Indonesia Dinilai Belum Baik dalam Mengelola Data Bencana Iklim

JAKARTA — Posisi geografi Indonesia mencatatkan berbagai kejadian bencana, termasuk di antaranya adalah hidrometeorologis. Tapi sayangnya, walaupun sudah beratus tahun berada pada kondisi ini, hingga saat ini belum ada perubahan dalam pengelolaan bencana, dalam upaya menghindari potensi kerugian materi maupun korban jiwa.

Pakar Geologi Institut Teknologi Surabaya, Dr. Ir. Amien Widodo, MSi menyatakan, dengan posisi geografi Indonesia yang memang sudah berada di antara samudera, harusnya bencana iklim sudah tidak menjadi masalah lagi.

“Bencana iklim itu sudah tercatat sejak tahun 1800-an. Seharusnya sudah bisa memberikan pelajaran bagaimana Indonesia bisa menanggulanginya. Sudah jelas kita berada di daerah curah hujan tinggi tapi tetap banjir. Saat musim kemarau, yang terjadi kekeringan dan kebakaran. Ini artinya hanya satu. Ada kesalahan tata kelola,” kata Amien dalam diskusi online kebumian, Rabu (11/8/2021).

Kondisi Indonesia yang diapit oleh samudera ini tentunya memiliki keterkaitan. Dimana, arus dari tiga samudera, Hindia, Pasifik dan Atlantik yang terus berkeliling  menimbulkan fenomena tertentu.

“Arus laut ini penting kaitannya dengan iklim. Kaitannya juga dengan El Nino dan La Nina yang sangat mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Artinya, kita harus belajar memperhitungkannya dan mempersiapkan sebaik mungkin untuk menurunkan dampak yang mungkin terjadi,” ujarnya tegas.

Ahli Oseanografi Pusat Riset Kelautan, Widodo Setiyo Pranowo menyatakan, data dan informasi runtut waktu selama lebih dari 70 tahun bisa diturunkan menjadi suatu pengetahuan karakter dari iklim laut.

“Ketika karakter sudah diketahui, maka bisa digunakan sebagai dasar penyusunan langkah kebijakan dalam mengelola kebencanaan. Wilayah Benua Maritim Indonesia memang sangat luas, namun BMKG, sebagai penyedia data informasi cuaca dan iklim, sudah bisa membagi menjadi beberapa region yang dipengaruhi oleh Monsun atau Musim dan yang tidak,” kata Widodo saat dihubungi terpisah.

Ia menyataka,n interaksi iklim-laut memang ada yang periodik, seperti monsun atau musim, sehingga bisa lebih mudah diprediksi.

“Seperti, Monsun Angin Barat air permukaan laut lebih hangat atau panas sehingga ketika evaporasi menjadikan udara lebih basah kemudian menyebabkan musim penghujan pada Desember-Februari. Sebaliknya Monsun Angin Timur air permukaan laut lebih dingin, udara cenderung dingin dan kering menyebabkan musim kemarau atau kering pada Juni-Agustus,” urainya.

Namun, musim penghujan dan musim kemarau yang periodik tersebut bisa berlangsung lebih panjang waktunya atau lebih pendek ketika mengalami gangguan oleh adanya pengaruh telekoneksi El Nino Southern Oscillation (ENSO) dari Samudera Pasifik, dan telekoneksi Indian Ocean Dipole (IOD).

Dengan perkembangan teknologi pemantauan cuaca, iklim-laut dengan satelit, dan pemantauan laut secara langsung dengan teknologi oceanographic mooring buoy , maka bisa didapatkan data yang lengkap, luas, tepat dan akurat. Data-data tersebut kemudian bisa dimasukkan kedalam berbagai pemodelan numerik untuk simulasi prediksi dinamika iklim-laut tiga hari kedepan, tujuh hari kedepan atau bahkan puluhan tahun kedepan, tergantung dari spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak (super) Komputer yang dipunyai oleh Indonesia saat ini.

“Dengan perkembangan teknologi pemantauan dan komputasi yang semakin canggih, maka diharapkan berbagai prediksi kondisi cuaca ekstrim bisa diperoleh sebelum kejadian aktual, sehingga bisa memberikan peringatan dini bagi masyarakat,” papar Widodo.

Ia menyatakan, ketika secara periodik Musim Kemarau umumnya terjadi pada Juni hingga Agustus dan dimisalkan ada prediksi dari BMKG bahwa akan ada El Nino yang menyertai musim kemarau tersebut, maka bisa diduga bahwa musim kemarau bakal bisa lebih meningkat intensitas kekeringannya dan/atau akan lebih meluas kawasan yang terdampaknya, dan/atau mungkin kemaraunya bisa berlangsung lebih dari 3 bulan.

“Maka prediksi tersebut bisa digunakan sebagai dasar untuk memperketat pemantauan hutan-hutan yang tumbuh di atas tanah gambut dan meningkatkan kesiap siagaan pemadam kebakaran hutan agar bisa reaksi cepat meminimalisir kebakaran hutan. Idealnya seperti itu. Tapi untuk optimalisasi penerapan di lapangan, masih harus dikonfirmasi pada pihak-pihak yang terkait langsung dalam garis kebijakan,” pungkasnya.