Penanaman Kelor di Flotim Banyak yang Gagal

“Proyeknya di masa pandemi Covid-19 tahun 2020. Dari total dana penanganan Covid-19 sebesar Rp14 miliar, anggaran untuk penanaman kelor sekitar Rp1,2 miliar,” tuturnya.

Bachtiar meminta agar DPRD Flotim saat sidang pertanggungjawaban APBD 2020 harus tegas menolak agar dana proyek penanaman kelor  dikembalikan ke dalam APBD sebagai Silpa.

“Kalau tidak ada Silpa maka uangnya sudah habis terpakai dan aparat penegak hukum harus memproses hukum proyek penanaman kelor ini,” harap anggota Koalisi Rakyat Bersatu Flotim (KRBF) ini.

Warga Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Gafar Ismail yang ditemui di rumahnya mengakui ada lahan yang tak jauh dari desanya yang dipakai untuk menanam kelor.

Gafar mengaku tidak mengetahui dana proyek penanaman kelor di samping jalan raya tersebut yang jika dilihat banyak yang mati.

Ketua kelompok penanaman kelor di Kecamatan Solor Barat, Feliks Soge Lewar saat ditanyai soal penanaman kelor di wilayahnya mengakui, sebanyak 60 orang asal Desa Pamakayo dan Lewonama diminta menanam kelor.

Feliks sebutkan, para petani diminta membuka lahan di padang savana seluas 13 hektare untuk ditanami kelor dengan perjanjian lahan seluas 4 hektare diserahkan kepada pemilik lahan dan sisanya diberikan kepada masyarakat.

“Kami dibayar Rp60 ribu per hari untuk membersihkan lahan dan menanam kelor saja. Untuk perawatannya, belum ada pembicaraan,” tuturnya saat proses penanaman kelor di Pulau Solor.

Lokasi penanaman kelor di Pulau Adonara yang tak jauh dari Kelurahan Waiwerang Kota yang dikunjungi Cendana News seluas sekitar satu hektare, terlihat banyak tanaman kelor yang mati.