BMPS Bekasi: Dikotomi Sekolah Negeri dan Swasta Masih Kuat

“Padahal beberapa anggota dewan juga punya perguruan swasta termasuk Wali Kota Bekasi memiliki, apakah sudah terwakili juga oleh mereka?” tanyanya.

Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Heri Purnomo, juga menyayangkan tidak dilibatkannya BMPS dalam pembahasan Perwal PPDB 2021. Padahal, kata Heri, BMPS juga mempunyai peran penting dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Hal ini menunjukkan kemunduran bersikap, karena BMPS sebagai stakeholders sekolah swasta. Artinya Disdik belum bisa memberi jalan kerja sama yang baik,” ungkap anggota Fraksi PKS ini.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Krisman Irwandi, membantah tidak melibatkan BMPS. Ia mengklaim selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan.

Krisman menyampaikan bahwa dalam draf surat undangan yang dikirim ke BMPS 19 April 2021 lalu terkait pembahasan Juknis PPDB 2021 sudah tertera daftar undangan.

“Ini hanya miskomunikasi karena undangan masih berupa draf. Jadi masukan bisa disalurkan melalui pesan singkat atau lainnya. Intinya, pendidikan itu tidak melihat negeri dan swasta,” jelasnya. Dirinya juga  mengklaim bahwa BMPS selalu dilibatkan, bukan hanya soal PPDB, namun memang persoalan apa pun pasti dilibatkan.