Guru Besar IPB: Wujudkan Kedaulatan Pangan melalui Sagu

JAKARTA – Keberadaan sagu sebagai sumber bahan karbohidrat di Indonesia, seharusnya bisa dipenuhi. Jika setiap pihak yang berkepentingan mampu untuk duduk bersama dan mempersiapkan pengembangan sagu secara menyeluruh.

Guru Besar Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Hasyim Bintoro menyebutkan, untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang berbasis pada sagu, dibutuhkan kerja lintas institusi, lembaga dan kementerian.

“Permasalahan pengelolaan sagu, adalah masing-masing pihak jalan sendiri. Tidak ada kerjasama dalam mewujudkan budi daya sagu secara menyeluruh. Padahal kalau bisa dilakukan, maka sagu akan menjadi salah satu jalan menuju kedaulatan pangan,” kata Prof. Bintoro dalam diskusi online sagu yang diikuti Cendana News, Senin (15/3/2021).

Ia mencontohkan salah satu kasus penanganan sagu yang terletak dalam hutan lindung.

“Sagu itu umumnya berada di area remote. Yang artinya, infrastruktur berkaitan penting. Ini tanggung jawab siapa? PUPR. Tapi PUPR mana? Pusat atau provinsi atau kabupaten/kota,” paparnya lebih lanjut.

Jika itu sudah ditentukan, maka masalah lain muncul. Bagaimana PUPR bisa membangun infrastruktur dalam kawasan hutan lindung?

“Karena itu, saya selalu menegaskan bahwa dalam pengembangan sagu, ada lima kelompok yang harus terlibat,” ucapnya tegas.

Yang pertama adalah pemerintah, dengan membentuk kebijakan yang sama mulai dari pusat hingga dinas terkait. Dan juga harus dilakukan kerjasama lintas kementerian.

“Karena pengembangan sagu ini bukan hanya milik Kementan saja. KLHK terlibat, PUPR juga,” ungkapnya.

Yang kedua adalah peneliti baik dari perguruan tinggi maupun Balitbang lembaga.

“Ini untuk semua daerah. Terutama yang memiliki sagu di daerahnya. Jangan hanya menunggu pada IPB saja. Misalnya, UNRI, itu ada sagu di daerahnya. Kembangkan penelitiannya. Balitbang juga libatkan pihak perguruan tinggi dalam penelitian. Peneliti Balitbang tidak selamanya bisa tinggal di daerah tersebut. Saat peneliti tersebut harus berpindah ke daerah lain, biarkan pihak universitas yang menjaga penelitian,” urai pria yang dikenal sebagai tokoh sagu ini.

Yang ketiga adalah keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh adat. Karena di sektor hulu atau produksi sagu, pasti ada yang berkaitan dengan tanah adat.

“Saat memasuki tahapan selanjutnya, peran pelaku usaha akan menjadi penting. Saat ini, hanya ANZ dan Sampurna saja. Kelompok terakhir juga penting adalah peranan media dalam menyebarluaskan keberadaan sagu ini,” tandasnya.

Ahli Peneliti Utama bidang Pemuliaan Tanaman Palma, Balitbang Palma, Prof. Dr. Ir.  Novarianto Hengky menjelaskan, sagu memiliki kemiripan dengan beras berdasarkan perbandingan kandungan nutrisinya.

“Sagu bisa menjadi penghasil karbohidrat untuk masyarakat Indonesia. Karena selain kandungannya memang mirip dengan beras, sagu sudah menjadi sumber pangan utama sebagian masyarakat Indonesia,” kata Prof. Hengky dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, disamping adanya berbagai varietas sagu, Balitbang Palma juga sudah mengeluarkan tiga bibit unggul yang hasil patinya dapat ditingkatkan hingga 20-40 ton per tahun untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, baik dalam negeri maupun ekspor.

“Dengan adanya teknik budi daya yang tepat, bibit unggul dan penataan hamparan sagu, harusnya angka 40 ton itu bisa tercapai. Tentunya, jika semua pihak berkomitmen,” pungkasnya.