Masih Banyak Perpustakaan PT Belum Terakreditasi

Editor: Koko Triarko

Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI, Drs. Supriyanto, M.Si., dalam webinar Perpusnas RI, Kamis (11/3/2021). –Foto: Ranny Supusepa

“Dalam masa pandemi ini, kami juga tetap melakukan proses penilaian akreditasi. Semua proses dilakukan secara online. Dan, pada 2020, kami berhasil melakukan proses penilaian online yang menghasilkan 99 perpustakaan berakreditasi,” tuturnya.

Salah satu pustakawan Universitas Hasanuddin, yang lembaganya sudah melewati proses akreditasi, DR. Iskandar, S.Sos., MM., menyatakan ada beberapa hal yang menyebabkan akreditasi perpustakaan di PT dianggap perlu.

“Pembangunan perpustakaan di Indonesia itu tidak merata, kasus kesenjangan kelembagaan dan sarpras perpustakaan juga bukan hal jarang yang ditemui. SDM pun sama, kuantitas dan kualitasnya tidak merata. Dan, banyak perpustakaan yang tidak memenuhi standar. Hanya sekitar 1,4 persen saja yang sudah memenuhi standar,” ungkapnya dalam kesempatan yang sama.

Sebagai contoh, sambungnya, banyak SDM perpustakaan yang masih memiliki pendidikan terakhir SMA. Padahal, seharusnya, minimal DII.

“Di sini terlihat belum serius dalam menangani perpustakaan ini. Pustakawan itu bukan hanya tukang jaga perpustakaan atau tukang mengatur buku. Tapi, sebagai figur transfer knowledge, yang bisa membantu pemustaka dalam mencari apa yang mereka butuhkan,” ucapnya.

Dengan mengikuti proses akreditasi, lanjutnya, setiap komponen perpustakaan perguruan tinggi akan memahami kekurangan dari perpustakaan yang dikelolanya.

“Kalau sudah bisa memahami kekurangannya, baru bisa berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mendapatkan pengakuan masyarakat, khususnya pemustaka,” pungkasnya.

Lihat juga...