Akademisi: Hukuman Bagi Pelaku Pengeboman Ikan di NTT Masih Rendah

MAUMERE — Aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak selalu terjadi di wilayah perairan NTT terutama di Pulau Flores yang kian marak setiap tahunnya. Meskipun patroli dari petugas keamanan baik Polair maupun TNI AL rutin dilaksanakan namun pelaku  tidak pernah jera beraktivitas.

“Hukuman terhadap pelaku pengeboman ikan sangat ringan sehingga tidak memberi efek jera terhadap pelaku,” sebut Yohanes Don Bosco R.Minggo, Kepala Prodi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, saat ditemui di kampusnya, Rabu (10/3/2021).

Bosco sapaannya menyebutkan, rata-rata pelaku pengeboman ikan dijerat dengan Undang-Undang Perikanan tahun 2009 dan dijatuhi hukuman di bawah 2 tahun penjara.

Dia menyesalkan, aksi pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berupa bom rakitan, Selasa (2/3/2021) di perairan Taman Wisata Alam (TWAL) Teluk Maumere dimana 5 pelakunya ditangkap aparat Polair Polda NTT.

Ditambahkannya, informasi yang diperolehnya, sebanyak 2 pelaku baru bebas dari penjara karena dihukum terkait aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebelumnya.

“Pelaku sepertinya tidak jera beraksi karena memang hukumannya terlampau ringan. Seharusnya pelaku juga dijerat dengan undang-undang terkait bahan peledak dan konservasi sehingga dijatuhi hukuman berat, ” tegasnya.

Bosco menyesalkan aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan TWAL Teluk Maumere yang merupakan wilayah konservasi yang berada di bawah kewenangan BKSDA NTT.

Ia juga menyesalkan pihak Pengadilan Negeri Maumere yang tidak dilibatkan akademisi sebagai saksi ahli di persidangan kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.

“Seharusnya pihak pengadilan meminta akademisi sebagai saksi ahli agar bisa menjelaskan secara detail dampak dari aksi penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan di laut,” ucapnya.

Sementara itu, mantan Direktur WALHI NTT, Carolus Winfridus Keupung meminta agar aksi patroli oleh Dinas Kelautan dan Perikanan NTT termasuk oleh aparat Polair dan TNI AL lebih rutin dilaksanakan.

Win sapaannya mengatakan, tindakan tegas dengan mengganjar pelaku lewat hukuman berat juga harus diberikan agar aksi pengeboman ikan termasuk penggunaan bahan potasium dan racun bisa turun drastis.

“Jangan hanya pelaku bom ikan saja tetapi ada juga pelaku yang menangkap ikan menggunakan potasium dan racun ikan lainnya.Juga menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak ramah lingkungan harus ditangkap dan dihukum berat,” pungkasnya.