INDEF Nilai Diskon Pajak Mobil Baru, Sebuah Kesalahan Berpikir dari Pemerintah

JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudisthira Adhinegara menilai kebijakan pemerintah memberikan intensif diskon pajak mobil baru bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, adalah kesalahan berpikir dari pemerintah.

“Karena siapa yang lobinya lebih kencang, khususnya dari pengusaha industri otomotif. Itu yang akan didengar dan dijadikan sebagai kebijakan,” ujar Bhima, pada webinar bertajuk Diskon Pajak Mobil dan Banjir Jakarta’ yang diikuti Cendana News, Rabu (24/2/2021).

Terkait dengan kerugian ekonomi, dalam kebijakan tersebut menurutnya, mereka selalu berdalih itu belum teralisasi. Sehingga bisa dihitung secara kasat mata berapa pertumbuhan ekonominya.

“Diskon pajak mobil ini, ada logika policy dan kebijakan yang salah. Maka, saya sertakan 8 poin kesesatan logika berpikir pemerintah dalam kebijakan ini,” tukasnya.

Pertama, sebut dia, pemerintah sepertinya tidak menghitung kerugian dari penyebaran pandemi Covid-19. Ketika masyarakat dengan situasi ekonomi terpuruk saat ini, justru malah didorong untuk membeli mobil baru.

“Memang mobil baru mau ditaruh di garasi saja, ya buat jalan-jalan. Padahal sekarang ada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan ancaman pandemi masih tinggi di atas 8.000 kasus hariannya,” ujar Bhima.

Poin kedua, yakni hitungan pemerintah dari pemberian diskon ini diharapkan nantinya ada penerimaan pajak yang naik.

“Itu nggak bisa, kerugiannya lebih banyak dari sisi penerimaan pajak. Gimana bisa naik? Jelas-jelas ini intensif atau diskon dari PPnM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), pasti turun,” tukasnya lagi.

Padahal menurutnya, pemerintah sekarang ini sedang butuh uang, terutama untuk vaksinasi, perlindungan sosial dan lainnya.

Poin pemikiran sesat ketiga dari pemerintah, yaitu sebut dis, kaitannya dengan PPnM itu pajak untuk mengendalikan konsumsi barang mewah.

Sehingga menurutnya, kalau misalkan ini justru diturunkan di tengah situasi ekonomi yang terpuruk saat ini. Artinya memang pemerintah bukan menurunkan tingkat ketimpangan, tapi justru mempromposikan tingkat ketimpangan di masa resesi ekonomi sekarang ini.” Jadi ini kontradiktif juga,” tandasnya.

Keempat, pemerintah berargumen PPnM ini penting karena ada 1,5 juta orang yang bergantung di sektor otomotif. Namun menurutnya, tidak hanya otomotif yang terpukul, semua sektor usaha hampir 90 persen lebih.

“Sektor otomotif 1,5 juta orang, kalau pertimbangannya itu intensif paling besar diberikan ke sektor pertanian karena ada 30 juta lebih serapan kerjanya,” ujarnya.

Memang kata dia, 1,5 juta orang itu jumlah yang banyak. Tetapi masih ada lebih banyak sektor yang belum didukung maksimal oleh pemerintah. “Nah, ini jadi tanda tanya?’, tegasnya.

Adapun poin kelima, kebijakan diskon pajak ini akan mematikan pedagang mobil bekas yang sudah kesulitan mencari pembeli. Kemudian sekarang ada mobil baru harganya lebih murah yang diberlakukan per Maret 2021 nanti.

Tentu kebijakan ini akan terjadi pergeseran orang menjadi lebih banyak beli mobil baru. “Menuh-menuhi jalan, sementara tadi bilangnya menyelematkan sektor otomotif, tapi pedagang mobil bekas banyak yang nangis,” tukas Bhima.

Keenam kata dia, seharusnya anggaran untuk intensif transportasi publik yang ditambah bukan kemudian justru untuk pembelian kendaraan pribadi yang baru.

Karena sekarang ini menurutnya, banyak sekali negara atau kota di berbagai dunia justru memanfaatkan momentum pandemi ini masyarakatnya tergerak untuk naik sepeda.

Masyarakat lebih banyak beralih ke transportasi publik dengan berbagai alasan, terutama karena pendapatan menurun. Masyarakat melihat transportasi publik itu lebih aman dan nyaman. “Tapi sekarang didorong justru pemilikan mobil baru,” ujarnya.

Ketujuh, Bhima menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan tren global bahwa semuanya sekarang sedang menuju pada arah green ekonomi (ekonomi hijau). “Ini saya kira akan jadi preseden buruk, bukan hanya di Indonesia tapi juga di international,” ujarnya.

Buktinya saja kata Bhima, perusahaan otomotif Tesla dari Amerika Serikat (AS)
memutuskan untuk membuat pabrik listriknya tidak di Indonesia, tapi di India.

Salah satu pertimbangannya karena dari sisi ESG ( Environmental Social Governance). “Tiga hal ini, Indonesia dipandang rendah, nggak konsisten dengan kebijakan lingkungan hidupnya,” ungkapnya.

Poin terakhir, yakni terkait kebijakan ini pemerintah tidak menghitung berapa kerugian dari sisi kesehatan masyarakat terdampak emisi dan polusi kendaraan baru itu.

“Kebijakan mobil baru ada efeknya ke kesehatan jangka panjang. Jadi beban kesehatan itu tidak pernah dihitung dalam pemberian intensif mobil karena dianggap belum terjadi. Sehingga pemerintah ini overconvident,” tukasnya.

Menurutnya, kesalahan logika berpikir pemerintah ini kemudian direproduksi dan dibenarkan oleh pelaku industri. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan ini yang tidak memikirkan efek jangka panjangnya.

Berharap mobil baru akan lebih banyak menjadikan ekonomi berputar, padahal menurutnya, yang dilakukan pemerintah saat ini adalah memberikan beban kerugian ekonomi pada generasi ke depannya.