Kemenkop UKM Dorong Kelembagaan Sektor Pertanian dan Peternakan

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mendorong sektor pertanian dan peternakan dalam pengembangannya menggunakan kelembagaan koperasi.

“Kami dorong petani dan peternak kembangkan bisnisnya dalam bentuk koperasi. Terbukti di negara besar, Eropa dan Australia, sektor pertanian dan peternakan maju ya karena bernaung dalam kelembagaan koperasi,” ungkap Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, pada acara webinar tentang korporatisasi pertanian di Jakarta, Senin (18/1/2021).

Menurutnya, koperasi dalam sektor ini bertugas untuk menjadi off taker atau penjamin. Bersama dengan para petani dan peternak berkoperasi, mereka dapat dibina untuk mengetahui standar produk yang harus dikembangkan.

Tentu kata Teten, produk pertanian dan peternakan yang diproduksi harus sesuai dengan keinginan pasar, sehingga menjadi lebih ekonomis dan efisien.

Dalam sektor pertanian, menurutnya, Kemenkop UKM terlibat dalam pengembangan komoditas produk buah tropis, yang memiliki permintaan tinggi dari luar negeri. Di antaranya, buah manggis, nanas dan pisang.

“Komoditas ini diserap melalui koperasi pemasaran yang menjadi solusi untuk menyalurkan dan menyerap produk pertanian yang dihasilkan. Tentunya, potensi ini harus terus dikembangkan,” imbuhnya.

Koperasi juga dapat menjadi avalis dan off taker bagi petani. Koperasi dapat menyerap produk petani terlebih dahulu, lalu menjual kembali kepada buyer atau market yang lebih luas lagi,” terang Teten.

Terpenting lagi sebut dia, yakni adanya konsolidasi lahan petani dengan cara mengajak bergabung ke dalam koperasi. Sehingga diharapkan akan tercipta konsep lahan rakyat.

Contohnya, kata dia, dengan terkonsolidasi untuk lahan buah tropis sebesar 100 hektare, jagung 100 hektare dan padi seluas 100 hektare. Ini tentunya, akan memudahkan program pembiayaan bagi para petani untuk mengembangkan usaha.

Teten menyebut, banyak program untuk mengoptimalkan korporatisasi produksi dan pemasaran produk pertanian serta peternakan, hingga pendampingan dalam bentuk bantuan pendanaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Program pendanaan ini menjadi upaya pemerintah untuk membantu UKM. Dan kini menurutnya, pihaknya telah mempersiapkan diri dengan skala bisnis.

Adapun program lainnya, yakni program inkubasi dan implementasi kolaborasi serta konsolidasi melalui koperasi menjadi target utama untuk mengelola bisnis sektor pertanian dan maritim.

Kemenkop UKM, menurutnya, telah menjalin sinergi dengan pemuda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dalam mengembangkan klaster usaha produk pertanian dan nelayan.

Program sinerginya, yakni pemberdayaan dan optimalisasi pemasaran hasil produk jagung dari provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam hal ini, jelas dia, Pemuda Tani HKTI membina lebih dari 7.000 hektare area perkebunan jagung dan beras yang terfokus, baik di wilayah Jawa Tengah dan juga Sulawesi Selatan.