Kesadaran Masyarakat NTB Memiliki Dokumen Kependudukan Minim

Sekda NTB, menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMDK Dukcapil dan Kompak, atas kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian meminta agar sinergi dari kedua belah pihak, untuk semakin mempercepat pencapaian target cakupan administrasi kependudukan di NTB.

Tata kelola data kependudukan yang akurat merupakan salah satu kunci keberhasilan berbagai program pembangunan. “Pemprov NTB berkomitmen terus melakukan terobosan yang mengarah pada tertib administrasi kependudukan, sehingga dapat memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas hukum,” jelasnya.

Unit Manager Bagian Kerjasama Pembangunan Kedutaan Besar Australia, Astrid Kartika, mengapresiasi langkah dan upaya Pemprov NTB. Yang terpenting menurutnya adalah, koordinasi dan kolaborasi antar stakeholders terkait dalam memperkuat data kependudukan.

“Perlu diperkuat koordinasi dan kolaborasi antar dinas secara horizontal maupun secara vertikal, dari provinsi ke kabupaten, kecamatan, desa kemudian antar kedinasan tingkat provinsi dan kabupaten. Berdasarkan pengalaman, ini bukan pekerjaan mudah tetapi menjadi prasyarat dalam membangun organisasi,” jelasnya.

Astrid menjelaskan, Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa atau LABKD, adalah fasilitasi layanan adminduk dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. (Ant)