Pemda Sultra Diminta Atasi Konflik Sosial Warga dan TKA

Dia mengatakan dalam beberapa studi terbaru kepemimpinan daerah di masa depan diukur dengan indikator partisipatoris publik. Artinya masalah tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah daerah tetapi warga ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah.

Tetapi, lanjutnya, hal itu tidak cukup untuk menjawab persoalan mendasar yakni ketimpangan sosial dan kemiskinan, sehingga ia juga meminta agar pemerintah daerah menginisiasi program-program yang dapat menjadi pengungkit ekonomi di suatu daerah

Menurut dia, pemerintah daerah harus mampu membuat proyek-proyek kolosal yang berorientasi sebagai pengungkit ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Dikatakannya, DPD RI sebagai wakil daerah memiliki tanggung jawab untuk ikut berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan hal itu.

“Di DPD Kami selalu tekankan bahwa seluruh anggota DPD itu membawa aspirasi dari daerahnya masing-masing di bawah ke pusat untuk kita bahas bersama untuk penyelesaian di daerah itu,” katanya.

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dalam sambutannya mengatakan kedatangan Ketua DPD RI bersama rombongan di Sulawesi Tenggara bernilai penting dan menjadi momentum pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan terkait isu-isu aktual dan program strategis pembangunan masyarakat dan wilayah.

“Kami memiliki keyakinan dan harapan besar kehadiran ketua DPD bersama anggota DPD akan membawa tambahan energi positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat karena dengan melihat secara langsung kondisi riil wilayah dan masyarakat, maka dapat menyerap berbagai informasi mengenai permasalahan aktual dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini,” kata Ali Mazi.