Realisasi Inflasi pada September 2020 Melambat

JAKARTA – Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan, bahwa realisasi inflasi hingga September 2020 masih mengalami pelambatan di level 1,42 persen year on year (yoy).

Menurut Airlangga, pelambatan tersebut sejalan dengan masih rendahnya permintaan domestik akibat dampak pandemi Covid-19 yang mewabah di Tanah Air.

“Sebelumnya, kita telah berhasil menjaga level inflasi selama lima tahun terakhir pada kisaran 3,0 persen dan terjaga dalam sasaran nasional dengan laju inflasi pada 2019 sebesar 2,72 persen (yoy), lebih rendah dari 2018 sebesar 3,13 persen (yoy). Namun, realisasi inflasi pada September 2020 masih menunjukkan perlambatan,” ujar Airlangga dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional TPIP, Kamis (22/10/2020) di Jakarta.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, inflasi yang rendah ini dipengaruhi turunnya inflasi inti, akibat permintaan domestik yang masih lemah. Inflasi komponen volatile food yang masih rendah dipengaruhi berlanjutnya penurunan harga bahan pangan seiring pasokan yang terjaga dan minimnya gangguan distribusi.

“Sementara, komponen administered prices melambat terutama didorong berlanjutnya penurunan tarif angkutan udara dan kebijakan energi yang akomodatif,” tandas Airlangga.

Sementara itu di forum yang sama, Presiden Joko Widodo mengarahkan, agar kebijakan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya fokus terhadap upaya pengendalian harga, tetapi juga diarahkan kepada daya beli masyarakat dan para produsen, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan.

“Inflasi tahun 2020 harus dipertahankan agar tidak terlalu rendah dan dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi,” ungkap Jokowi.

Dalam hal ketersediaan pangan, Jokowi mengatakan, sangat penting untuk memastikan data benar-benar valid agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat.

“Segera perkuat data informasi pangan, baik di pusat dengan PIHPS, maupun di daerah dengan data dan informasi yang penting lainnya. Sinergikan dengan data-data di daerah. Buat neraca pangan yang akurat agar jika ada persoalan kekurangan pangan bisa diatasi dengan cepat,” imbuhnya.

Presiden juga meminta para gubernur, walikota, dan bupati untuk terus memberikan tone yang positif dan optimis kepada masyarakat. Selain itu, harus dapat menyampaikan langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi Covid-19 setiap saat serta menjelaskan program pemulihan ekonomi nasional yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

“Ajak masyarakat untuk saling membantu, saling mengingatkan, dan bergotong royong di masa sulit ini. Bangun harapan bahwa dengan bersatu kita akan bisa melalui semua ini,” pungkas Jokowi.