Pemerhati: Kriteria Penilaian Pembelajaran ‘Online’ Belum Jelas

BEKASI — Pemerhati Pendidikan, Tengku Imam Kobul Moh Yahya S, menilai sistem pendidikan full online yang akan diterapkan Kementerian Pendidikan pada 2021 harus dikaji ulang terutama terkait kesiapan daerah.

“Saya menilai sistem pendidikan sekarang saja, selama pandemi Covid-19 gagal total. Karena tidak ada acuan, atau sistem yang disiapkan dalam penilaian bahwa peserta didik bisa atau tidak. Karena banyak soal yang diberikan dikerjakan oleh orangtua di rumah dan disetor ke sekolah,” ujar Tengku kepada Cendana News, Kamis (29/10/2020).

Hal lain menurutnya, dukungan pemerintah pusat, daerah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota belum maksimal. Saat ini sistem full online tapi pemerintah hanya memberi data 35 GB, fasilitas lainnya tidak memadai. Pertanyaan apa cukup 35 GB setiap hari full online seperti via zoom dan lainnya.

Menurutnya banyak sekolah di daerah tidak bisa melaksanakan sistem belajar yang diterapkan sekarang. Harusnya pemerintah membuat acuan dan kriteria yang jelas dalam pelaksanaan belajar online di tengah pandemi Covid-19 sekarang.

“Harus diakui sekarang tidak semua guru bisa menjalankan sistem belajar online. Problemnya adalah gagap teknologi, fasilitas tidak memadai, pemerintah hanya memberi pulsa. Habis pulsa pemerintah tidak mau memahami itu,” tukasnya.

Harus ada metode semi laring dan luring dengan penerapan di tingkat TK, SD. SMP sampai SMA bisa dibuat full luring. Tapi tentu harus ada fasilitas memadai untuk full daring. Sekolah harus ada online tidak hanya via hp saja misalkan metode pembelajarannya.

“Saat ini sistem sekolah dalam penilaian terhadap peserta didik yang penting ada setoran dari tugas yang diberikan. Sekolah sendiri tidak memperdulikan apakah tugas tersebut dikerjakan peserta didik atau orangtuanya. Karena itu tadi yang penting ada setoran tugas ke sekolah,” jelasnya.