Bawaslu Jateng Masih Kekurangan Petugas Pengawas TPS

Sementara, Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Muhammad Rofiudin, menjelaskan, minimnya pendaftar petugas PTPS tersebut karena faktor usia dan pendidikan.

“Jadi usia minimal untuk menjadi petugas PTPS ini 25 tahun dan pendidikan minimal SMA. Persyaratan ini yang membuat banyak pendaftar sudah tercoret, karena tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Dijelaskan, Bawaslu Jateng membutuhkan 44.077 orang PTPS. Jumlah ini sesuai jumlah TPS yang ada di Jateng.

“Nantinya, setiap TPS harus diawasi satu Pengawas TPS. Karena saat ini masih dalam masa pandemi, proses pembentukan PTPS harus sesuai protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Misalnya, proses wawancara bisa dilakukan secara daring. Pendaftar Pengawas TPS dapat mengajukan surat lamaran dan berkas pendaftaran secara langsung atau dapat dilakukan melalui media daring atau pos,” lanjutnya.

Rofiudin menambahkan, informasi lebih lengkap bisa didapatkan di kantor Panwaslu masing-masing kecamatan. Bisa juga membuka website Bawaslu di 21 kabupaten/kota di Jateng.

“Kita harapkan, dari seleksi ini mendapatkan petugas PTPS yang profesional, berintegritas, adil dan independen. PTPS terpilih akan dilantik pada 16 November 2020,” tandasnya.

Setali tiga uang, minimnya pendaftar juga dialami Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, dalam perekrutan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 21 kabupaten/kota.

Pendaftaran petugas KPPS yang sudah digelar sejak mulai 7 -11 Oktober 2020, akhirnya diperpanjang mulai 14-18 Oktober 2020.

“Dari 21 kabupaten/kota, hanya Kabupaten Semarang dan Kendal yang tidak meminta perpanjangan pendaftaran KPPS. Kondisi di lapangan yang berbeda-beda, sehingga penyebab kekurangan jumlah petugas KPPS ini sangat bervariasi. Termasuk di masing-masing TPS dan desa,” tandas Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Litbang KPU Jateng, M Taufik.