Forsadika Sikka Minta Disabilitas Dilibatkan dalam Membahas Kebijakan

MAUMERE — Berbagai kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait disabilitas masih sangat minim dan semuanya diputuskan tanpa melibatkan mereka sebagai subyek yang harus mendapatkan haknya.

Ketika bicara tentang disabilitas maka bicara tentang bantuan karitatif padahal yang dimaksudkan Forum Bela Rasa Difabel Nian Sikka (Forsadika) bukan bantuan, tetapi pemenuhan hak-hak yang selama ini terabaikan.

“Saat bicara tentang disabilitas maka yang dipikirkan pemerintah dan legislatif hanya soal bantuan karitatif. Kita tidak berbicara tentang hak-hak sesungguhnya,” kata anggota Forum Bela Rasa Dofabel Nian Sikka (Forsadika) Kabupaten Sikka, NTT, Ambrosius Dan, Senin (21/9/2020).

Ambrosius katakan, pada prinsipnya jangan berbicara tanpa melibatkan disabilitas karena banyak pemangku kebijakan tidak pernah merasakannya.

“Kita tidak bisa bicara tentang pemenuhan hak tanpa melibatkan difabel itu sendiri. Saya mengalami hal ini karena pernah menjadi anggota DPRD Sikka dan saat ini menjadi disabilitas,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Koordinator Program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Caritas Maumere, Margareta Helena, dimana menurutnya setelah Forsadika terbentuk pihaknya perlahan mundur dari organisasi ini.

Helen menegaskan, Caritas perlahan mundur dan kaum difabel sendiri yang memperjuangkan hak-hak mereka karena mereka sendiri yang mengalami diskriminasi tersebut.