INDEF Sarankan Pemerintah Siapkan Skenario Resesi

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyarankan agar pemerintah Indonesia menyiapkan skenario resesi secara serius. Pasalnya, pada triwulan II 2020 saja pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi minus 5,32 persen hingga mengalami kerugian Rp 145,46 triliun.

Direktur Eksekutif INDEF, Ahmad Tauhid mengatakan, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dicabut, kondisi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2020 sudah relatif turun.

Data Badan Pusat Stratistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 sebesar 2,97 persen. Pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi minus 5,32 persen.

“Ketika PSBB dicabut, kami proyeksikan pertumbuhan ekonomi itu negatif. Artinya, kita memang harus siap menghadapi situasi resesi secara serius. Apalagi berimplikasi pada Juni pertumbuhan ekonomi menjadi minus 5,32 persen,” kata Ahmad saat dihubungi, Senin (10/8/2020).

Namun demikian, menurutnya, pemerintah mengatakan bahwa triwulan III 2020, pada Oktober atau November secara resmi resesi.

Dengan alasan Indonesia belum mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi triwulan II baru terkontraksi 5,32 persen. Begitu pula pada triwulan II 2020, masih tumbuh positif di level 2,97 persen.

“Ini menurut saya, pemerintah terlambat menyatakan, harusnya kita sudah siap dalam skenario-skenario resesi. Jadi bukan skenario pemulihan, karena tentu akan beda yang ditampilkan,” ujarnya.

Apalagi tambah dia, kalau dalam tiga triwulan, dan pada triwulan IV nanti pertumbuhan ekonominya masih negatif.

“Itu sungguhnya, kita maju menuju depresi. Ini yang kita khawatirkan, dan ada peluang ketika pandemi Covid-19 belum kita selesaikan,” tukasnya.

Triwulan II 2020 saja, sebut Ahmad, kerugian ekonomi menggunakan harga kostan itu sebesar Rp145,46 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Ini artinya kata dia, bahwa besar sekali kerugian ekonomi yang diterima oleh negara Indonesia. Pada saat yang sama pula, pemerintah juga sudah mengeluarkan hampir 10 persen atau Rp69 triliun.

“Jadi kerugian sesungguhnya jauh lebih besar apa yang diderita oleh masyarakat. Karena pengangguran dan kemiskinan jauh lebih tinggi,” ujarnya.

Tercatat kemiskinan mencapai 5-10 juta, dan karyawan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 10 juta jiwa.

“Menurut saya ini satu konsekunsi yang harus ditampung, kita mengalami situasi resesi. Saya kira pengusaha sudah melakukan PHK dan banyak yang tutup meskipun ada pemulihan,” ujarnya.

Ahmad juga merasa prihatin kasus Covid-19 terus meningkat setiap harinya. Pada April itu dari 330 kasus perhari kemudian meningkat di bulan berikutnya di kisaran 800an kasus per hari.

Sehingga menurutnya, ketika penerapan PSBB dicabut, itu kasus Covid-19 bukan semakin rendah, tapi justru semakin naik.

“Jadi, saya kira sangat penting pencegahan Covid-19, harus dilakukan berbagai upaya yang serius. Karena ternyata untuk mengatasi wabah ini lebih dominan pada pemulihan ekonomi ketimbang pandemi. Ya, kalau mau ekonomi pulih, utamakan dulu penanganan Covid-19,” pungkasnya.