Ahli: Konsep Maritim Berkelanjutan Opsi Tunggal Pembangunan Sektor Kelautan

“Pemerintah menyadari bahwa menjaga wilayah laut bisa terjaga dan sehat ekosistemnya merupakan tanggung jawab yang berat. Tapi dengan mengedepankan kerangka kerja maka visi presiden akan bisa tercapai,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.

Kerangka kerja yang dimaksud, lanjutnya, adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan manusia, pertahanan laut, keamanan dan penegakan hukum di laut, tata kelola maritim, ekonomi maritim, infrastruktur laut, manajemen zonasi dan lingkungan laut, budaya maritim dan diplomasi maritim.

“Kerangka kerja ini akan menjadi langkah ideal untuk melakukan pembangunan kemaritiman dan menjadi acuan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan peta jalan SDGs,” pungkasnya.