World Bank Minta Pemerintah Indonesia Lakukan Konsolidasi Data

JAKARTA – Direktur Pelaksana Bank Dunia, Mari Elka Pangestu, mengapresiasi berbagai respon kebijakan yang dihadirkan pemerintah Indonesia dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Meski demikian, Mari mendorong agar konsolidasi data perlu terus dilakukan, agar kebijakan tersebut tepat sasaran.

“Pada prinsipnya yang dilakukan pemerintah Indonesia ini adalah respon terbaik di tengah pandemi, seperti juga yang banyak negara lain juga lakukan. Namun saya kira data perlu diperkuat, karena sasaran yang harus ditolong bukan saja kelompok miskin, namun juga kelas menengah,” ujar Mari dalam kegiatan Indonesia Economic Prospects (IEP) yang digelar World Bank secara virtual, Kamis (16/7/2020).

Selain itu, Mari juga meminta pemerintah agar memperluas skala jangkauan dalam pemberian stimulus perlindungan sosial terutama untuk sektor informal.

“Banyak negara lain yang melakukan kebijakan sama dengan Indonesia tapi yang dilakukan dalam konteks pandemi ini adalah untuk memperluas skala jangkauannya,” kata Mari.

Menurutnya, ekspansi penerima manfaat dan sinkronisasi data dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital yang telah berkembang sehingga mampu memudahkan pemerintah.

“Indonesia sebenarnya sudah melakukan pendekatan dengan sangat baik sekali. Data ini bisa didigitalisasi termasuk pelayanannya sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, di forum yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa Indonesia, telah menyiapkan anggaran Rp203,9 triliun untuk program perlindungan sosial dalam rangka menangani dampak Covid-19 dan telah terealisasi Rp72,5 triliun atau 35,6 persen.

“Program ini akan kami perpanjang hingga akhir tahun 2020, sebab kami memprediksi Covid belum akan berakhir di tahun ini. Kami juga sudah memperluas kriteria penerima manfaatnya,” tandas Menkeu.