UU Keamanan Hong Kong Mulai Berlaku

Pihak berwenang melarang demonstrasi tahun ini sebagai upaya menanggulangi virus Corona.

Kritik Negara Barat

Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong menuai kritik dari Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya. Para kritikus mengatakan, Beijing akan menggunakannya untuk membasmi perbedaan pendapat dan berpotensi mendiskualifikasi kandidat dalam pemilihan yang dipandang sebagai ukuran dukungan untuk gerakan demokrasi.

Undang-undang itu juga dapat menjerat aktivis prodemokrasi maupun pemerintah barat, dengan hukuman penjara seumur hidup karena kejahatan berkolusi dengan kekuatan asing.

Otoritas Beijing dan Hong Kong telah berulang kali menyalahkan kekuatan asing, karena mengobarkan kerusuhan antipemerintah di kota itu.

Pemerintah pusat Cina akan menerapkan yurisdiksi atas penegakan undang-undang tersebut, dan itu akan mengalahkan hukum Hong Kong jika terjadi konflik.

Beijing menyimpan rincian lengkap dari undang-undang keamanan nasional itu. Bahkan, pemimpin Hong Kong yang didukung Beijing, Carrie Lam, mengatakan tidak mengetahui rancangan undang-undang itu.

Namun, ia bersikeras agar warga Hong Kong tidak perlu khawatir terkait Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong itu.

Pemerintah Cina mengatakan, undang-undang itu diperlukan untuk mengatasi pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing menyusul protes anti pemerintah yang menjerumuskan kota ke dalam krisis terbesar dalam beberapa dekade.

Para pejabat di Beijing dan Hong Kong telah mencoba untuk meredakan kekhawatiran tentang undang-undang tersebut, dengan mengatakan tidak akan mengikis otonomi khusus Hong Kong di bawah rumus “satu negara, dua sistem” yang menjamin kebebasan.