Miris, Sejumlah SMP Swasta di Padang Punya Dua Siswa
Redaktur: Satmoko Budi Santoso
PADANG – Ada sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Kota Padang, Sumatera Barat, hanya memiliki dua orang siswa pada Tahun Ajaran 2020/2021. Hal ini imbas dari penerimaan siswa melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Padang.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Padang, Eni Farida, mengatakan, dari laporan sementara SMP swasta di Padang, ada sekolah yang baru memiliki orang siswa dan itupun sifatnya baru mendaftar, dan hal ini terjadi di SMP PGRI 2.
“Kondisi sedikitnya siswa yang mendaftar ke SMP swasta itu, tidak hanya di satu sekolah saja. Tapi juga terjadi di SMP Yos Sudarso ada 13 siswa, SMP Baiturrahmah 3 siswa, SMP PGRI 4 8 siswa, dan masih banyak sekolah SMP swasta yang mengeluhkan kurangnya jumlah siswa,” katanya, Kamis (30/7/2020).
Ia mengaku bahwa melihat kondisi yang demikian, Tahun Ajaran 2020/2021 memberikan hal pahit bagi SMP swasta di Kota Padang. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya penambahan rombongan belajar dan pengadaan sekolah negeri di Kota Padang.
Situasi terburuk bisa saja terjadi di sekolah SMP swasta yang tak memiliki siswa baru. Bisa saja berdampak kepada nasib para guru yang mengajar di SMP swasta, hingga berpeluang diberhentikan.
“Ini yang kita khawatirkan, karena kondisi yang tidak memungkinkan lagi. Karena tidak ada siswa yang akan diajari oleh para guru,” ujar dia.
Eni Farida mengaku telah mengajukan keluhan itu, dengan dasar aturan Permendikbud No 40/2019 tentang PPDB. Di mana, Pasal 27 menjelaskan, berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan.
Sementara Dinas Pendidikan juga wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik, sebagaimana dimaksud Ayat 1, sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama. Saat ini, menurutnya, pemerintah hanya mendengar desakan dari masyarakat, dengan menambah rombongan belajar, sekolah filial dan juga SMP filial yang baru. Rombongan belajar dari 32 orang siswa juga dijadikan 34 orang siswa.
“Kami kira telah terjadi pelanggaran. Buktinya lagi, ada laboratorium sekolah, malah dijadikan lokal, demi menampung aspirasi masyarakat. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Permendikbud itu,” tegasnya.
Eni Farida juga menyebutkan bahwa persoalan itu, telah disampaikan langsung ke DPRD Kota Padang melalui pertemuan dengan 54 kepala sekolah, yang berlangsung kemarin. Tujuan mendatangi DPRD Padang, untuk menyampaikan aspirasi bahwa ada situasi yang buruk dialami oleh SMP swasta dengan adanya PPDB itu.
“Kemarin saya bersama kepala sekolah lainnya telah ke DPRD Padang juga. Saya berharap ada solusi dari hal ini,” sebut dia.
Ia menyampaikan bahwa kondisi terkini, siswa yang melamar di SMP swasta berjumlah 1.030 orang yang sudah mendaftar di 54 sekolah swasta di Kota Padang, dari 158.383 jumlah siswa yang tamat SD. Seharusnya yang melamar di SMP swasta di Kota Padang, sudah di angka tiga ribu.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kota Padang, Amasrul menjelaskan, sebanyak 4.856 siswa tamatan SD yang belum mendaftar sekolah, menjadi celah bagi sekolah swasta merekrut. SMP swasta menurutnya, harus meningkatkan kualitas agar dijadikan pilihan bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan.
Saat ini terdapat 4.856 orang siswa tamatan SD yang belum mendaftar sekolah lanjutan. Selanjutnya Walikota Padang telah menginstruksikan lurah-lurah, untuk mendata siswa yang belum bersekolah, agar dapat ditindaklanjuti.
Pemko Padang saat ini mendorong usia sekolah, untuk dapat bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. “Akan ada bantuan beasiswa dan kebijakan-kebijakan yang dibuat, agar siswa dapat bersekolah,” jelasnya.