Kemenkop UKM Dukung Ekonomi Kerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) berkomitmen mendukung pemerintah daerah untuk pengembangan ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya alam (SDA).

Sekretaris Kemenkop UKM, Rully Indrawan, mengatakan, Kemenkop UKM berkomitmen untuk melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang ingin membangun ekosistem ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan peran pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayahnya.

Seperti halnya kata Rully, pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat yang bertekad membangun ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya alam.

“Kemenkop UKM siap membantu memperkuat kelembagaannya, terutama untuk koperasi-koperasi yang menjadi wadah bagi pelaku UMKM di Kabupaten Subang,” ucap Rully, dalam rilis yang diterima Cendana News, Kamis (30/7/2020) pagi.

Sementara sebut dia, kementerian lainnya, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) akan memberikan kemudahan perizinan pemanfaatan lahan. Kementerian Perdagangan membantu pemasaran dan lainnya.

Total ada 15 kementerian dan lembaga yang bersinergi mendukung pembangunan ekosistem ekonomi kerakyatan tersebut. Sehingga diharapkan mempunyai sebuah model penanganan pemulihan ekonomi rakyat yang berbasis sinergi antar kementerian dan lembaga.

Seperti diketahui, kata Rully, Subang merupakan wilayah dengan luas wilayah 2.051,76 km persegi memiliki potensi alam yang luar biasa untuk pengembangan komoditi sektor perkebunan, perikanan dan pertanian.

“Salah satu potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Subang adalah komoditas perkebunan dan pertanian,” imbuhnya.

Namun demikian tambah dia, untuk mengembangkan dalam skala ekonomi yang besar, diharapkan para pemilik lahan bisa bergabung dalam sebuah koperasi. Dengan cara ini, maka nantinya hasil produksi dari para petani atau UMKM di Kabupeten Subang bisa memenuhi skala industri dan bernilai ekonomi tinggi.

Apabila hal itu dilakukan, maka Rully memastikan secara bertahap kesejahteraan para pegiat UMKM dan petani di wilayah tersebut bisa terangkat.

Menurutnya, yang dilakukan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menghilangkan rasa ego sektoral.

Koperasi yang mengelola bisnisnya, sedangkan Kemenkop UKM yang bertanggung jawab untuk memperkuat kelembagaan koperasi.

Kemenkop UKM bersama lintas sektor lainnya akan selalu siap melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah yang memiliki gagasan untuk pengembangan ekonomi.

Rully berharap pemerintah daerah di Indonesia dapat memetakan potensi di wilayahnya. Ini menurutnya, bertujuan untuk lebih mudah dalam menyusun roadmap pengembangan ekonomi berbasis potensi ekonomi yang ada.

“Jadi, pemerintah daerah jangan hanya menunggu program dari pemerintah pusat. Ini bisnis model dengan membangun sinergitas antar sektoral. Saya rasa tidak hanya Subang saja yang akan kita kerjakan, namun setiap wilayah bisa kita kembangkan bersama,” tukasnya.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Riza Damanik, menambahkan, jika Kabupaten Subang bisa mengembangkan sektor perkebunan atau pertanian, maka untuk memastikan bahwa pengelolaan produk perkebunan atau pertanian bisa optimal, diharapkan agar model pengelolaannya dilakukan bersama-sama dalam sebuah wadah koperasi.

Pasalnya, kata Riza, jika sistem pengelolaan dilakukan secara parsial atau perorangan maka selamanya petani atau UMKM di Subang tidak akan pernah berkembang.

“Jadi, agar bisa menghasilkan produk dengan skala yang besar dan akses pasar akan jauh lebih baik, maka harus dibuat wadah koperasi,” tandasnya.

Riza mencontohkan, kalau petani menjual buah 10-20 kilogram sendirian, itu tidak akan pengaruh di pasar. Tetapi kalau menjualnya skala ton, dilakukan bersama-sama yang diambil dari masing-masing petani, ini baru akan berdampak ke pasar.

Hal ini menurutnya, selain mempermudah akses pada pasar, maka petani atau UMKM yang tergabung dalam koperasi akan lebih mudah dalam mengakses pembiayaan.

“Langkah ini yang kerap dikeluhkan oleh pelaku usaha yang biasanya terkendala modal untuk menjalankan bisnisnya,” ujarnya.

Lebih lanjut Riza menyarankan agar jenis komoditas unggulan yang akan digarap pemerintah Kabupaten Subang melalui wadah-wadah koperasi, tidak terlalu banyak jenisnya.

Diutamakan komoditas yang dipilih adalah yang memiliki market yang luas dan terjamin keberlangsungan produksinya. Sehingga kata dia, ketika ekosistem itu sudah terbentuk, maka pembiayaan dari manapun seperti LPDB atau perbankan tidak akan sungkan berikan akses modal.

“Jadi perlu didorong komoditi unggulan apa di Subang, misal buah segar seperti pisang atau udang. Jangan terlalu banyak komoditinya. Kalau inisiatif ini jalan akan jadi pilot project,” pungkasnya.