Terdampak COVID-19, Pengelola Tol Diwacanakan Mendapat Stimulus

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), membahas rencana pemberian stimulus bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang mengalami kondisi sulit akibat pandemi COVID-19.

“BUJT mengalami kondisi berat dalam beberapa waktu terakhir, sehingga kami bersama kementerian-kementerian lain yakni Kementerian Keuangan serta Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, sedang membahas usulan dari BUJT melalui Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), untuk meminta dukungan stimulus dari pemerintah dalam berbagai bentuk,” ujar perwakilan BPJT, Eka Pria Anas, Rabu (17/6/2020).

Eka mengatakan, rencana pemberian dukungan stimulus bagi BUJT itu daat bersifat moneter, tetapi ada juga yang bersifat fiskal atau dukungan regulasi. Dukungan yang bersifat moneter seperti penggantian dana talangan tanah. Karena sampai saat ini, yang masih menjadi stigma sangat berat bagi pembangunan jalan tol adalah penyediaan tanah.

Tidak hanya berkaitan dengan pembebasan lahan di mana harga pembebasan lahan yang tinggi, namun juga kendala berkaitan dengan permasalahan hukum, turut menjadi bagian dari kendala moneter bagi BUJT.

“Intinya kami berencana memberikan stimulus baik fiskal maupun moneter, kemungkinan sebagian besar stimulus fiskal seperti relaksasi dari beberapa hal yang tercantum dalam perjanjian misalnya boleh mengurangi investasi baru yang belum mendesak, seperti pembangunan simpang susun baru atau relaksasi terkait waktu financial close,” rinci Eka Pria Anas.

Selain itu tidak ada proyek konstruksi tol yang secara spesifik diberhentikan. Namun, dimungkin ada sedikit perlambatan karena adanya penyesuaian dengan protokol kesehatan. Sampai saat ini, telah terbangun 2.000 km lebih jalan tol. Dan masih ada kegiatan lanjutan. Tahun ini, selain menyelesaikan proyek-proyek jalan tol yang belum selesai di periode pertama Presiden Joko Widodo, masih dilanjutkan ditambah pembangunan ruas-ruas tol baru.