LKPj Bupati Jember Dinilai Sebagai Rapor Merah

DPRD Jember juga menyoroti banyaknya mutasi pejabat, yang berdampak beberapa jabatan mengalami kekosongan dan dilaksanakan Pelaksana tugas (Plt). Hal itu menjadikan beberapa penyelenggaraan urusan capaian kinerjanya rendah. “Peningkatan IPM ternyata menampakan persoalan ketimpangan yang tajam antara angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Hal itu menunjukkan pemerintah gagal memahami pendidikan secara luas,” tambahnya.

Di beberapa program disebut David, rentan mengalami pelanggaran aturan. Hal itu dikarenakan, adanya model penganggaran dan realisasi belanja, yang direalisasikan dengan tidak didasarkan fungsi, sebagaimana indikator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.

“Hal itu rentan berpotensi terjadinya mark up, serta indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga program tersebut perlu dilakukan audit khusus BPK, serta perlu ditindaklanjuti potensi pelanggaran melalui aparat penegak hukum,” tandas David.

Jika melihat capaian program pada tugas pembantuan dan penugasan, dapat disimpulkan bupati gagal dalam merencanakan, merealisasikan program dan mengalokasikan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam berbagai hal. “Untuk itu, DPRD Jember menyusun sejumlah rekomendasi di berbagai sektor untuk membantu memberikan solusi kepada Pemkab Jember untuk memperbaiki kinerjanya pada tahun anggaran 2020,” tandas David.

David dan beberapa anggora dewan juga mengenakan jaket pelampung berwarna jingga, sambil membacakan rekomendasi tersebut sebagai bentuk protes dan kritik terhadap kepala daerah. Usai sidang paripurna, Bupati Jember Faida enggan berkomentar. Saat ditanya sejumlah wartawan terkait rekomendasi yang dibacakan anggota DPRD Jember, Faida memilih berpamitan, langsung masuk ke dalam mobil dinas. (Ant)