Kemenkop UKM Restrukturisasi Pembiayaan KUKM

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) melakukan terobosan demi berputarnya roda ekonomi dengan memberikan rekstrukturisasi pembiayaan kepada pelaku Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM).

Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, mengatakan, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada berbagai sektor kehidupan sosial ekonomi.

Dan, akibat Covid-19 ini tidak sedikit pelaku KUKM terdampak kesulitan mengembangkan usahanya.

“Koperasi dan UKM menjadi prioritas pembangunan, mereka penggerak roda ekonomi nasional. Tapi karena Covid-19 mereka terdampak, maka kita harus dorong untuk bangkit,” kata Teten dalam keterangan resmi yang diterima Cendana News, Minggu (28/6/2020) pagi.

Karena itu, Kemenkop UKM melakukan terobosan baru demi berputarnya roda ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha KUKM di Indonesia.

Salah satunya kata Teten, berupa kelonggaran atau relaksasi pembayaran, berupa restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan kepada mitra penerima dana bergulir program pembiayaan Kemenkop UKM.

“Pemerintah berkomitmen untuk menghidupkan kembali koperasi dan UKM di sektor riil,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, Koperasi Produksi Susu dan Peternakan Sapi Perah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bogor, Jawa Barat, salah satu mitra yang menerima dana bergulir.

Usaha koperasi tersebut mendapat restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan dampak penyebaran Covid-19.

KPS Bogor menjadi mitra penerima dana bergulir sejak tahun 2011, dan telah mendapatkan pinjaman pembiayaan sebanyak 2 kali.

Yakni sebut Teten, pinjaman pertama telah lunas, dan kini pinjaman kedua yang diterima tahun 2016, sebesar Rp 5 Miliar, mendapat fasilitas restrukturisasi karena memiliki track record pembayaran lancar.

Kemenkop UKM memasukkan KPS Bogor ke program restrukturisasi pinjaman dan pembiayaan.

“Saat ini, mereka sedang kesulitan membayar sisa cicilan yang jumlahnya Rp 1,9 miliar lagi. Makanya, beban sisa cicilannya bisa ditunda setahun, atau tidak mesti dibayarkan dulu. Ini agar mereka bisa menghidupkan usahanya dan menyejahterakan anggotanya,” terangnya.

Restrukturisasi pinjaman pembiayaan KPS Bogor, berupa penundaan pembayaran angsuran pokok selama jangka waktu 12 bulan.

Setelah KSP Bogor bangkit kembali dengan program restrukturisasi, Kemenkop UKM juga menurutnya, berkomitmen untuk meningkatkan usaha mereka dengan mengabulkan pinjaman baru secara bertahap.

Teten berharap program restrukturisasi ini bisa membantu membangkitkan koperasi dan UKM di Indonesia, tetap bertahan menjalankan bisnisnya.

Kemenkop UKM telah mengantisipasi dampak ekonomi terburuk dengan dikeluarkannya SK Menkop Nomor 15 Tahun 2020 pada bulan April 2020 tentang Restrukturisasi Pinjaman/Pembiayaan Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerima Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sehingga menurut Teten, meski dalam darurat pandemi Covid-19 yang menghantam sebagian besar usaha di berbagai daerah, pihaknya tetap fokus dalam upaya memulihkan dan mendukung perekonomian nasional.

Ketua KPS Bogor, Zamroni Burhan, mengatakan, anggotanya 100 persen peternak sapi sangat merasakan dampak Covid-19. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah menyebabkan terbatasnya akses masuk ke daerah, sehingga distribusi pakan juga terhambat.

Seperti, pakan ternak berupa ampas tahu, ampas tempe, bungkil kelapa sawit dan bungkil kopi yang merupakan bahan baku konsentrat yang berasal dari Pulau Sumatra.

“Terbatasnya persediaan konsentrat protein sapi berpengaruh langsung pada volume susu yang dihasilkan. Meskipun permintaan (demand) pembeli tinggi, namun supply sangat rendah,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, misalnya rata-rata produksi susu yang dihasilkan sapi pada bulan Januari-Maret sebanyak 12 ton, namun dalam kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya 1 jenis menu pakan, berdampak pula pada menurunnya produksi susu.

Hal ini terlihat pada bulan April-Juni, produksi susu hanya mencapai 8 ton. Meskipun ada pakan sapi yang berupa ampas, tapi kandungan proteinnya cukup tinggi dan berpengaruh pada volume susu yang dihasilkan sapi.

“Sampai sejauh ini, suplemen atau konsentrat tersebut belum ada penggantinya,” tandasnya.

Terkait pendapatan, sebelumnya pandemi Covid-19 melanda, menurutnya, peternak memperoleh Rp 10 juta per bulan, dengan cicilan pinjaman sebesar Rp 3-4 juta per bulan.

“Namun dengan kondisi Covid-19, pendapatan mereka menurun hingga Rp 5 juta per bulan,” ujar Burhan.

Menurutnya, adanya restrukturisasi pinjaman dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB KUMKM) selama 1 tahun berupa penangguhan pembayaran, ini berdampak pada menurunnya jumlah cicilan anggota. Sehingga mereka dapat fokus melanjutkan usahanya.

“Adanya restrukturisasi ini, anggota mampu bertahan dan tetap optimis melanjutkan usaha,” tukasnya.

Burhan mengatakan, hampir dua pihaknya tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran ke LPDB KUMKM, dikarenakan pembayaran dari anggota tidak ada.

“Dengan adanya relaksasi pembayaran, setidaknya anggota memiliki napas tambahan untuk melanjutkan usaha mereka,” pungkasnya.