Pembangunan Rumah Berbasis Komunitas di Semarang Terkendala Corona

SEMARANG – Kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Tengah masih tinggi, namun jumlah pasokan dengan permintaan belum seimbang (backlog).

Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jateng, saat ini masih ada 720.000 backlog dari sisi kepemilikan dan 530.000 dari sisi kepenghunian. Jumlah tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jateng.

“Pemprov Jateng terus mendorong pembangunan perumahan untuk menekan backlog. Salah satunya, kita dorong para pengembang untuk membangun rumah subsidi berbasis komunitas di perkotaan, terutama untuk memenuhi kebutuhan para pekerja di sektor informal,” papar Kepala Disperakim Jateng, Arief Djatmiko di Semarang, Rabu (13/5/2020).

Dipaparkan, model rumah subsidi berbasis komunitas dinilai cocok, terutama utuk menjawab kendala selama ini yang dihadapi masyarakat, saat ingin memiliki rumah.

“Tingginya angka backlog di Jateng ini karena faktor ekonomi. Bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, dengan pendapatan yang relatif rendah, untuk memiliki rumah tentu bukan persoalan yang mudah dari sisi ekonomi,” tambahnya.

Pihaknya juga akan membantu masyarakat miskin yang memiliki lahan, dan berkomitmen untuk melakukan pembangunan bersama. “Nanti kami beri bantuan sosialnya berupa material,” ungkapnya.

Menurut Arif, program ini sedianya akan mulai dilakukan pada 2020 ini. Namun demikian, hingga kini masih terkendala dengan kondisi pandemik virus Corona. Dipaparkan, pembangunan rumah bersubsidi tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga kalangan swasta dan masyarakat.

Gayung bersambut, dukungan disampaikan Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jateng-DIY.