NTT Siap Berlakukan Era ‘New Normal’

MAUMERE – Era baru new normal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diputuskan Gubernur NTT setelah menggelar rapat secara virtual bersama para bupati dan walikota se-provinsi NTT Selasa (26/5/2020).

New normal diputuskan diberlakukan mulai tanggal 15 Juni 2020 nanti dimana tata kelola pemerintahan, pembangunan serta perekonomian mulai dibuka, sementara sekolah tahun ajaran baru mulai bulan Juli 2020.

“Pembukaan aktivitas ini meliputi aktivitas pemerintahan, pariwisata, ekonomi, perhotelan, restoran, mall dan lainnya,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Marius Ardu Jelamu, Selasa (26/5/2020).

Untuk aktivitas belajar mengajar di sekolah kata Marius, selama bulan Juni siswa tetap melaksanakan kegiatannya dari rumah termasuk kalau ada ujian pun tetap dilaksanakan secara online.

Meskipun beraktivitas seperti biasa, menjaga jarak, mencuci tangan dan mempergunakan masker tetap harus dilaksanakan seperti biasa sesuai dengan Protap Kesehatan yang berlaku.

“Tetap harus memperhatikan physical distancing dan social distancing dan jangan terlalu takut. Tetap harus menjaga dan memproteksi diri kita agar bisa terbebas dari Virus Corona,” ungkapnya.

Marius mengatakan, gubernur mengharapkan tidak ada lagi penutupan jalan di perbatasan antar-kabupaten atau kota serta di desa-desa agar arus transportasi barang dan orang berjalan lancar.

Kegiatan keagamaan pun tambah mantan Kepala Dinas Pariwisata NTT ini, tetap berjalan seperti biasa, tetapi harus dibatasi orang berkumpul sehingga setiap lembaga agama harus mengaturnya secara baik.

“Aktivitas keagamaan tetap berjalan seperti biasa dan kami telah melakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan agar tetap memperhatikan protap kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dalam dalam video conference Gubernur NTT memerintahkan kepada seluruh kepala daerah agar segera membongkar portal jalan yang dipasang di perbatasan karena menutup akses ekonomi antar-kabupaten.

Viktor mengatakan, penutupan pintu perbatasan antar-kabupaten tidak boleh dilakukan karena bisa menimbulkan keributan dan pemasangan portal ini menunjukkan ketakutan kepala daerah, dan bisa membuat orang mati bukan karena Covid-19 tetapi keributan masalah batas.

“Sebagai pemimpin kita harus bertanggungjawab karena ada bayi yang meninggal karena ditahan tidak boleh lewat. Pemimpin yang paling rendah di dunia karena takut terhadap kondisi. Pemimpin bodoh tidak apa-apa tapi jangan ketakutan,” ucapnya.