Jabar Siapkan Teknis Kebijakan Larangan Mudik
BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), menyiapkan teknis implementasi kebijakan larangan mudik, dan melakukan pengawasan secara ketat di zona merah maupun daerah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Heri Antasari mengatakan, ada petugas di pos-pos titik pengecekan yang akan memeriksa warga yang melalui zona tersebut. Jika ada warga yang berindikasi mudik, pihaknya akan mengedukasi dan meminta pengendara memutar balik kendaraan kembali ke rumah.
“Akan ada perubahan posko. Posko-posko dikaitkan juga dengan pemeriksaan medis, dan itu juga digunakan sebagai pos titik-titik untuk meminta warga yang akan mudik kembali ke tempat asal,” kata Heri, Kamis (23/4/2020).
Menurutnya, semua moda angkutan penumpang, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, semuanya mendapatkan fokus pengawasan. “Angkutan umum atau pribadi yang berindikasi mudik akan dihentikan. Kita sudah menyiapkan berbagai posko sebagai titik-titik pengecekan,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Jabar akan meningkatkan pengawasan di daerah-daerah tujuan mudik. Petugas di pos-pos titik pengecekan akan mendata warga yang mudik dan melaporkannya kepada kelurahan. Hal itu untuk memastikan, pemudik yang masuk dapat dan mau menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.
“Kalau ada yang tetap mudik sampaikan, mereka (petugas di daerah tujuan mudik) harus mendata. Dari awal, Jabar sudah seperti itu. Sebelum ada larangan, sudah mendata pemudik dan memintanya untuk isolasi mandiri,” katanya.
Heri melaporkan, sudah sekira 350 orang pemudik dini yang masuk ke Jabar. Berdasarkan kajian Kementerian Perhubungan, jumlah warga yang akan mudik ke Jabar tetap besar, yakni sekira 660 ribu orang pemudik. “Menurut survei (Kemenhub), yang akan mudik ke Jabar itu sekitar 660 ribu. Itu diturunkan dari angka nasional. Angka nasional itu yang sudah melakukan mudik tujuh persen. Kemudian yang masih akan memaksakan mudik diperkirakan 24 persen. Yang kita tangani yang sudah mudik dan yang akan mudik,” katanya.