Cegah Karhutla, Dinas Kehutanan Sumbar Siapkan Patroli

PADANG – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Keuangan akhirnya menyetujui usulan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan untuk kegiatan Patroli Delapan Belas Personel Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla).

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, mengatakan, disetujuinya usulan tersebut oleh KemenLHK dan Kemenkeu, karena usulan itu sesuai dengan petunjuk yang ada. Serta juga sejalan dengan kebijakan pusat.

Sedangkan untuk kelengkapan administrasi pembahasan, selanjutnya  dibuatkan berita acara pembahasan. Yozarwardi berharap penggunaan anggaran untuk Dalkarhutla dapat menekan kejadian karhutla di Sumatera Barat.

“Kebakaran lahan cukup sering terjadi di Sumatera Barat ini, bisa dikatakan setiap tahun bencana kebakaran lahan terjadi. Meski tidak separah daerah provinsi tetangga, tapi aksi pembakaran lahan dapat merusak lingkungan,” katanya, Rabu (29/4/2020).

Menurutnya cukup luasnya kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat, Dalkarhutla perlu dimaksimalkan kinerjanya, terutama untuk tahun 2020 ini. Sebab dalam hal ini Dalkarhutla memiliki fungsi yang cukup besar, dalam mengurangi terjadinya karhutla.

Ia menjelaskan Dalkarhutla ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, ditetapkan oleh Menteri dan diketuai oleh Menteri.

Fungsi Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan ini adalah mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.

“Nah kita di Sumatera Barat telah ada ini. Untuk itu agar kinerja lebih baik lagi ke depannya, kita dari Dishub Sumatera Barat mengusulkan adanya RKA Perubahan, alhamdulillah kita mendapat kabar baik dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Dikatakannya kondisi kebakaran hutan dan lahan tahun 2019, tercatat sejak awal tahun hingga akhir September 2019 luas lahan yang terbakar di sejumlah daerah di Sumatera Barat, mencapai 309 hektar. Luas itu terdiri dari kawasan hutan dan areal penggunaan lain (APL) terbakar di Sumatera Barat.

Ia menyebutkan, jumlah tersebut sebenarnya sangatlah jauh dibandingkan provinsi tetangga seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan lainnya, dimana luas lahan yang terbakar lebih dari luas lahan di Sumatera Barat.

“Hanya saja, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan sempat membuat kondisi udara di Sumatera Barat berada di level berbahaya. Jadi kita di Sumatera Barat ini mendapatkan imbasnya,” ungkapnya.

Yozarwardi menjelaskan, meskipun kondisi karhutla di Sumatera Barat cukup minim tahun 2019 lalu, namun pihaknya tidak mampu mengatasi asap kiriman dari Riau dan Jambi. Upaya yang dilakukan ialah memasang alat pengukur udara yang dipegang langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Hal yang membuat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Barat ini terbilang cukup kecil, karena pihaknya selalu memberikan sosialisasi kepada berbagai kalangan masyarakat, baik itu masyarakat umum hingga kepada para petani di berbagai daerah.

“Semoga saja tahun 2020 ini tidak terjadi karhutla, sehingga lingkungan tetap terjaga. Sebab adanya wabah Covid-19 ini saja, dampaknya sudah sangat luar biasa,” tegasnya.

Untuk memperpanjang  sosialisasi serta pengawasan di lapangan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga sudah membentuk satgas internal karhutla, yakni masyarakat peduli api, peningkatan sumber daya manusia, hingga penggunaan teknologi dalam pemetaan dan pencegahan karhutla.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Siti Aisyah, mengatakan, untuk alat pengukur kualitas udara di Sumatera Barat telah dipasang sejak tahun 2017 lalu. Titik pemasangan alat ada di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat yang merupakan jalur menuju pusat kota, dan satu lagi di Bypass tepatnya di Balai Kota Padang.

“Sebelumnya kita tidak punya alat pengukuran kualitas udara ini, hanya GAW Koto Tabang yang memberikan data kualitas udara. Sekarang Sumatera Barat telah punya setelah KemenLHK yang memberikannya untuk Sumatera Barat,” ujarnya.

Ia menyebutkan, untuk saat ini, alat itu dimatikan dulu karena lagi tidak ada terjadi kebakaran lahan yang menyebabkan kualitas udara jadi memburuk. Aisyah berharap situasi tahun 2020 ini lebih baik lagi, dan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan.