Ekonom: Cegah Covid-19, Tak Punya Pilihan Kecuali ‘Lockdown’

JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan lockdown dalam antisipasi penyebaran virus Covid-19. Dan lebih memilih untuk melakukan rapid test Covid-19, dengan alasan karena kedisplinan dan budaya masyarakat kita berbeda dengan negara lain menetapkan lockdown. 

Terkait kebijakan tersebut, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, mengatakan, memang budaya atau pendekatan setiap negara dalam mengatasi wabah Covid-19 berbeda-beda.

Contohnya kata dia, Hongkong lebih mengutamakan libur sekolah, begitu juga dengan Singapura melakukan langka berbeda. Dan Korea tidak melakukan lockdwon, tapi negara ini mempunyai kapasitas untuk memeriksa mobilitas manusia yang keluar masuk daerah di negara tersebut.

“Jadi keputusan kita memilih apa tergantung pada kondisi kita. Nah, kondisi kita justru kalau dipretelin satu-satu membuat kita tidak punya pilihan kecuali lockdown, utamanya Jakarta ini,” kata Faisal pada konferensi pers INDEF online bertajuk ‘Analisa Ekonomi Politik Kebijakan Penanganan Covid-19’, Jumat (27/3/2020) sore.

Negara Amerika Serikat itu epicentrumnya New York, dan Indonesia adalah Jakarta. “Nah, ini Jakarta penyebarannya kemana-kemana,” tukasnya.

Oleh karena itu menurut Faisal, sebetulnya Indonesia lebih mudah melakukan lockdown terbatas karena kita kepulauan bukan continental.

“Jaga saja Jakarta, dan utamakan kalau sudah menjalar ke kota Jawa. Maka, jaga dulu Jawa supaya tidak merembet ke provinsi lain. Tapi data kemarin sudah 27 provinsi terdampak virus Covid-19. Ini dalam 24 jam, bertambah,” paparnya.

Dia menegaskan, jika pemerintah tidak melakukan proses monitoring yang memadai terhadap mobilitas manusia dari Jakarta ke daerah, atau sebaliknya dari daerah ke Jakarta. Maka ini semakin sulit pencegahan penularan wabah Covid-19.

“Saya rasa minggu ini kita sudah 34 provinsi lengkap terkena virus Covid-19, sama dengan AS seluruh negara bagian terkena,” ujarnya.

New York sebagai epicentrum, kini pemerintah AS memperketat orang keluar masuk. “Jakarta jadi epicentrum, tapi Jakarta masih tenang-tenang saja. Inilah yang mungkin membuat kepala daerah jadi gelisah sehingga bertindak ingin lebih cepat untuk lockdwon,” urainya.

Namun kata Faisal, kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri),  dan juga menteri-menteri lainnya berkunjung ke Balai Kota, mengatakan jangan lakukan lockdwon.

“Tapi kok di tempat lain boleh. Jadi aneh, harusnya Jakarta menurut saya paling urgen untuk lakukan lockdown,” tukasnya.

Lockdown itu artinya, jelas Faisal, mobilitas manusia itu tidak sebebas seperti biasanya. Jadi bukan lockdown total.

“Kalau tidak ya sudah dengan mudah virus ini ke 34 provinsi yang sumbernya dari Jakarta,” tukasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kalau pemerintah kebijakan melakukan rapid test silahkan saja. “Tapi akan sia-sia kalau tidak dilakukan dengan isolasi yang memungkinkan,” imbuhnya.

Karena keputusan dalam upaya pencegahan virus Covid-19 ini menurutnya, harus berdasarkan sains (keilmuan) dari para ahli virus, ahli penyakit menular, ahli kesehatan masyarakat dan lainnya.

Jadi kata Faisal, bukan hal-hal seperti opini atau keinginan. Karena kita tidak bisa timeline, karena virus corona itulah yang buat timeline untuk kita.

“Nah, di sinilah kita lihat satu faktanya, Presiden menginginkan tidak lockdown. Kemarin  Luhut (Menko Maritim) mengatakan kita buka opsi. Kita sedang mengkaji. Ini persoalannya sudah bukan mengkaji-mengkaji lagi, tapi musuh (Covid-19) sudah di depan mata kita,” pungkasnya.