DR. YUDI LATIF: AMANDEMEN HAPUS KORPUS CENDEKIA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA

Mantan Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Dr. Yudi Latif menyebutkan, dahulu, politik Indonesia dipelopori oleh kaum intelektual, baik dari kalangan sipil maupun militer. Oleh karenanya, secara subjektif, dewan memiliki lembaga, badan khusus yang merepresentasikan kaum cendekiawan.

Dilihat dari Founding Father dalam menyusun lembaga perwakilan, sangat memperhatikan bagaimana kekuasaan itu bisa berjalan secara sehat, ketika antara tiga modal yang mempengaruhi power memiliki perwakilannya. Ketiganya yakni modal finansial, modal politik dan modal pengetahuan atau legitimasi kultural seperti kaum adat, para intelektual, cendikiawan, kaum militer yang memiliki ruang di masyarakat.

“Ini (perwakilan cendekiawan) yang hilang sekarang. Perwakilan dari kekuatan kapital pasti ada. Perwakilan dari para peternak massa bahkan preman juga ada. Yang hilang perwakilan intelektual. Bahkan dewan perwakilan agung pun dihilangkan,” terang Yudi, pada acara Peluncuran Buku berjudul ‘Sistem Demokrasi Pancasila’, Rabu (11/3/2020) di Universitas Nasional (Unas) Jakarta.

Yudi Latif mengharapkan, politisi dan legislatif untuk terus terlibat di dalam diskusi akademik dan forum ilmiah, sehingga kebijakan yang mereka ambil tidak semata berdasarkan kepentingan subjektif, akan tetapi didasari atas pencerahan ilmiah.