Turunkan Angka Kematian Ibu Hamil, Aceh Barat Kembalikan Bidan ke Desa

Editor: Mahadeva Wahyu Sugianto - 12 Jan 2020 - 4:45

Bupati Aceh Barat, H Ramli MS, menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan bidan penempatan tidak tetap (Bidan PTT) yang sudah mendapatkan pemutihan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, guna diangkat menjadi PNS, Kamis (9/1/2020) – Foto Ant

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengembalikan tugas bidan ke desa di setiap kecamatan. Hal itu untuk mendorong penurunan angka kematian ibu, bayi serta mencegah anak kerdil (stunting).

“Penempatan tugas bidan ke desa untuk mendukung program Pemkab Aceh Barat dan Pemerintah Pusat guna menurunkan angka kematian ibu hamil,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Syarifah Junaidah, Sabtu (11/1/2020).

Menurutnya, penempatan bidan di setiap desa bertujuan membantu penanganan persoalan ibu hamil, menyusui, serta kalangan ibu yang sedang menjalani masa nifas (pascamelahirkan). Selain itu, keberadaan bidan di desa juga diharapkan dapat menekan angka anak kerdil di tengah masyarakat. Sekaligus membantu sosialisasi persoalan nutrisi kesehatan, agar kesehatan anak-anak di desa juga terpelihara dengan baik, sesuai dengan standar kesehatan dan asupan gizi.

Bupati Aceh Barat, H Ramli MS mengatakan, pemerintah daerah sangat memperhatikan profesi bidan dan perawat. Mereka adalah tenaga kesehatan yang banyak ditempatkan di jabatan struktural pemerintah, seperti di puskesmas dan rumah sakit dengan berbagai jabatan.

Saat ini, Pemkab Aceh Barat di bawah kepemimpinannya, diklaim sangat memperhatikan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia berinisiatif mengembalikan kembali bidan desa dari Puskesmas ke desa.

“Penempatan bidan ke desa ini juga menindaklanjuti arahan dari Kementerian Kesehatan, dimana bidan yang lulus jalur penempatan tidak tetap (PTT), untuk dikembalikan ke desa-desa tempat mereka bertugas selama menjadi bidan PTT,” tambahnya.

Bupati juga berjanji memberikan bonus kepada bidan yang taat dan berprestasi. “Jangan sampai ibu-ibu bidan marah dan sakit hati kepada saya, karena saya berikan sanksi apabila tidak bertugas di desa. Tidak ada beking-bekingan, saya tidak mau diprotes oleh masyarakat, gara-gara ibu-ibu bidan tidak berada di desa tempat tugas,” kata Ramli MS. (Ant)