Revitalisasi Trotoar di Sabang, PKL Menolak Direlokasi

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beringinan untuk menata ulang trotoar di Jalan Agus Salim atau Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Untuk menjadikan kawasan kuliner bergaya milenial.

Namun kalangan pengusaha maupun pedagang kaki lima di Jalan Agus Salim menolak upaya pelebaran trotoar dan relokasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menurut salah satu pedagang kaki lima (PKL) di Sabang, Yanto (40) mengatakan tidak setuju dengan adanya upaya tersebut. Dia khawatir kalau nantinya yang mendapatkan tempat baru adalah orang lain bukan pedagang lama.

“Enggak, saya enggak setuju. Nanti kayak dulu di kampung Bima kuliner, relokasi-relokasi tapi jatahnya itu bukan pedagang lama loh,” kata Yanto kepada Cendana News di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020) sore.

Yanto menuturkan dirinya berdagang di Jalan Agus Salim atau Sabang sudah puluhan tahun.

“Sudah 40 tahun lebih loh saya berdagang di sini. Dari Robinson belum dibangun, Robinson diruntuhin sampai ada pembangunan hotel bekas lahan Robinson,” tuturnya.

Dia akui bakal ada revitalisasi di sekitar Jalan Sabang ini. Dia menuturkan bahwa pihak Lurah sudah lebih dahulu memberitahukan adanya revitalisasi di Jalan Sabang ini. Supaya para pedagang tidak kaget saat proyek tersebut berjalan.

“Kemarin waktu ada pertemuan dengan Lurah tahun 2020 atau 2021 ada relokasi para pedagang di sini (Sabang). Kemarin intinya mau di relokasi. Jadi, pedagang dikasih tahu udah itu saja,” ungkapnya.

Sementara untuk direvitalisasi trotoar dia mengaku setuju asalkan dia dan rekan pedagang kaki lima lainnya masih bisa berdagang di trotoar usai direvitalisasi.

“Kalau mau direvitalisasi ya silakan, setuju. Asal pas sudah selesai kita boleh dagang di sini lagi,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menyampaikan, trotoar kawasan Sabang mulanya akan direvitalisasi pada 2020. Tapi, revitalisasi ditunda karena Dinas Bina Marga masih fokus merevitalisasi trotoar di kawasan terintegrasi antarmoda.

Hari mengaku saat ini tengah berfokus mengenai integrasi di Cipete dan Antasari. Namun dia membenarkan bahwa rencana revitalisasi kawasan Sabang yang berada di Jalan H Agus Salim itu akan berkonsep trotoar kuliner pariwisata.

“(Sabang) memang mau Kegiatan Strategis Daerah (KSD) kuliner pariwisata, sekaligus revitalisasi dari Sabang sampai Kebon Sirih, mungkin tahun depan, 2021,” ucap Hari saat dihubungi, terpisah.

Menurutnya di kawasan kebon Bang Jaim belum menjadi prioritas program revitalisasi. Hari menjelaskan penataan kawasan bersejarah Ibu Kota ditunda pada tahun depan.

Kebon Bang Jaim sendiri merupakan akronim untuk empat jalan yang saling terhubung membentuk satu kesatuan, yakni Jalan Kebon Sirih, Jalan KH Agus Salim atau Jalan Sabang, Jalan Jaksa dan Jalan KH Wahid Hasyim di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Sementara untuk 2020, Hari mengatakan. Dinas Bina Marga siap merevitalisasi sejumlah trotoar lain. Salah satu lokasi yang dituju, menurut Hari, berada di Jalan MT Haryono dan Jalan Gatot Soebroto.

“KSD complete street, itu KH Mas Mansyur, sama Pramuka. Kemudian terusan Satrio-Casablanca, kemudian kita buat MT Haryono, Gatot Subroto. Kita minta ke Kemenhub untuk MT Haryono dan Gatot Subroto karena ada LRT,” ucap Hari.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, menuturkan siap mengembalikan kawasan Sabang, Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, jadi tempat nongkrong tahun 1970-an.

“Dulu kan Jalan Sabang itu terkenal memang tempat nongkrong ya tahun-tahun 70, 80-an. Ya kami hidupkan lagilah, tapi sesuai dengan gaya yang lebih kekinian, mileniallah sebetulnya. Jadi di sana tempat orang datang untuk kebutuhan makan atau sekadar ketemuan, kayak gitu,” ujar Cucu terpisah.

Cucu menyampaikan sosialisasi kepada warga dan pedagang di Kawasan Sabang. Namun proses sosialisasi dikerjakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUKMP), serta Kota Administrasi Jakarta Pusat.

“Iya harusnya sudah dilakukan, mungkin dari Wali Kota Jakarta Pusat atau Dinas UMKMP juga terlibat,” tutupnya.