Pengamat: Pengembangan Ekonomi Syariah Harus Inklusif

JAKARTA — Pengamat Ekonomi dan Penelitian Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia, Yusuf Wibisono mengatakan, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada 2019 sebenarnya sudah cukup progresif, pemerintah menunjukkan upaya atau langkah untuk mengembangkan ekonomi syariah.

“Cuma setelah 2019, kok saya lihat kaya mengulang pengalaman lama ya. Kita agak sulit berharap. Ya mungkin ini terlalu pendek untuk mengevaluasi,” kata Yusuf kepada Cendana News di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Padahal di 2019, tambah dia, Indonesia mempunyai harapan yang sangat tinggi dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Karena Wakil Presiden terpilih KH. Ma’ruf Amin adalah Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Sejak kampanye, Wapres sudah banyak mengemukakan konsep-konsep untuk pengembangan ekonomi syariah.

“Ya memang ini baru beberapa bulan menjabat mungkin masih terlalu pendek untuk menilai. Tapi dari komunikasi publik yang dilakukan sampai saat ini kita belum melihat itu ada tanda-tanda kebijakan besar yang akan diawa untuk mengembangkan ekonomi syariah. Kita sebenarnya masih menunggu ya,” ungkap Yusuf.

Dia menegaskan, harapan umat tentu sebenarnya dari pemerintah, terutama Wapres Ma’ruf Amin.

“Tapi yang saya lihat itu justru malah pemilik-pemilik kapital besar yang selama ini tidak terlibat banyak, tiba-tiba masuk ke ekonomi syariah,” ujar Yusuf

Seperti belum lama ini, sebut dia, pendirian Menara Syariah di Pantai Indah Kapuk (PIK) oleh pengembang besar, yaitu Agung Sedayu Group.

“Itu positif, mungkin kita senang-senang saja kalau ada semakin banyak yang terlibat. Tapi kita berharap sebenarnya ekonomi syariah itu menjadi antitesa dari pola-pola pengembangan ekonomi yang selama ini sangat terkonsentrasi di segelintir elit,” tukasnya.