Gubernur Cek Kesiapan BPBD di Sumbar Hadapi Masa Bencana

“Tidak hanya teruntuk kepada BPBD, kepada relawan juga perlu turut membantu, sehingga masyarakat bisa diselamatkan dalam situasi bencana,” tegasnya.

Irwan berpendapat, bencana di Sumatera Barat, hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka pengurangan risiko bencana yakni melakukan inventarisasi, pemetaan/mapping  daerah rawan bencana dan sosialisasikan kepada masyarakat, melalui kegiatan mitigasi dan pencegahan.

Lalu juga perlu menyiapkan sumber daya perangkat daerah, masyarakat dan dunia usaha dengan  melakukan koordinasi secara teratur dengan organisasi perangkat daerah terkait, Basarnas, TNI/Polri, dan masyarakat/relawan penanggulangan bencana.

Tidak hanya itu langkah lebih lanjut dapat menginventarisasi dan memastikan kondisi peralatan kebencanaan yang dimiliki di masing-masing kabupaten/kota dalam keadaan berfungsi. Melakukan upaya mitigasi struktural dan mitigasi non struktural dalam upaya pengurangan risiko bencana.

“Mengaktifkan pos siaga pada daerah rawan bencana untuk percepatan penanganan juga perlu dilakukan,” sebutnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Sumatera Barat Erman Rahman, menyatakan, kepada seluruh elemen dan stakeholder dituntut untuk siap siaga menanggulangi bencana. Hal ini dikarenakan bencana akan menimbulkan kerugian diberbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur.

“Tentunya hal ini membutuhkan kerjasama yang terpadu dari berbagai elemen, baik itu pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi masyarakat dan termasuk media massa,” jelasnya.

Dikatakannya, bencana alam terkadang menjadi tolak ukur sebuah pembangunan, bagaimana suatu daerah bisa kembali pulih dan bangkit setelah bencana tersebut terjadi. Kemampuan untuk memulihkan diri ini diperlukan kerja sama, koordinasi, pengendalian dan juga perencanaan dan pengawasan.