Keberhasilan di IMO, Momentum Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

JAKARTA – Keberhasilan Indonesia menjadi anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) kategori C dan auditor eksternal IMO, diharapkan menjadi momentum yang tepat untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Saya berharap dengan kemenangan kita di IMO, pemerintah mungkin akan membuat poros maritim dunia, yang kemarin dijadikan slogan itu bisa menjadi sesuatu yang definitif,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, Sabtu (30/11/2019).

Agung menyatakan, momentum tersebut diharapkan dapat mendorong pemerintah, untuk bahu membahu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai langkah awal, konsep poros maritim dunia bisa ditetapkan menjadi regulasi yang terukur, dan bukan hanya sekadar konsep. “Perlu dibuat sebuah paket kebijakan yang definitif soal siapa yang terlibat, ukurannya seperti apa, targetnya apa, sehingga bisa kita uji bagaimana akuntabilitas dan kinerjanya ke depan,” ungkapnya.

Hal tersebut seperti halnya kebijakan reformasi birokrasi yang awalnya hanya semacam konsep yang abu-abu. Karena konsepnya yang tidak pasti, maka setiap pemangku kepentingan melihatnya sebagai bentuk yang berbeda, sehingga akhirnya yang tersusun program sendiri-sendiri.

Hingga kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.71/2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurutnya, PP tersebut juga mengungkap tentang grand desain reformasi birokrasi lengkap dengan ukuran, target, siapa yang terlibat dan lainnya. “Poros maritim dunia ini perlu dibuat seperti itu. Perlu dibuat sebuah paket kebijakan yang definitif, siapa yang terlibat, ukuran seperti apa, target berapa. Jadi kita bisa uji bagaimana akuntabilitas dan kinerjanya ke depan,” tutur Agung.