Tenaga Kerja Indonesia Didominasi Lulusan SMP

JAKARTA – Secara makro, capaian ketenagakerjaan Indonesia di 2019 sangat mengesankan. Ini terlihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang semakin menurun. 

Namun sebenarnya, masih banyak residu yang dapat menganggu keberlanjutan pembangunan. Yaitu, struktur tenaga kerja Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan yang masih didominasi oleh tamatan pendidikan rendah atau SMP ke bawah.

“Masih sekitar 58,7 persen dari total tenaga kerja Indonesia masih lulusan SMP ke bawah. Angka ini terlihat cukup sulit diturunkan dalam 10 tahun terakhir,” kata Peneliti Institite for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus dalam diskusi online INDEF bertajuk ‘Menunggu Gebrakan 100 Hari Kebijakan SDM dan Ketenagakerjaan’, Minggu (10/11/2019).

Memasuki era digital, masyarakat akan banyak berhadapan dengan faktor disrupsi teknologi. “Bagaimana nanti tenaga kerja Indonesia yang masih lebih dari 58 persen ber-skill rendah, karena masih lulusan SMP kebawah, menyikapi era digital dan automasi,” tukasnya.

Dari banyak survei yang dilakukan INDEF, sudah diketahui bahwa automasi di satu sisi memberikan peluang. Namun, juga memberikan ancaman terhadap tenaga kerja. “Apakah program kartu pra kerja dan program-program ketenagakerjaan dalam lima tahun ke depan dapat membantu menjawab permasalahan struktural dan tantangan ini?” tanya Ahmad.

Terkait dengan kartu pra kerja, dinilainya pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyiapkan dengan matang program tersebut. Khususnya, penguatan basis data untuk penetapan calon penerima kartu pra kerja. Perlu verifikasi, uji coba, konfirmasi data, baru bisa dilakukan penerapan secara meluas. Jika tidak dilakukan, maka akan menimbulkan kerugian kepada pemakainya. “Kartu pra kerja juga berpotensi kehilangan manfaat jika dilakukan tanpa basis data yang terverifikasi,” tandasnya.

Untuk lebih mematangkannya, pemerintah dapat bekerja sama dengan dunia usaha, agar calon tenaga kerja yang menerima pelatihan vokasi pada akhirnya dapat terserap di perusahaan. Durasi pelatihan juga perlu lebih lama, tidak bisa hanya satu atau dua bulan dengan infrastruktur seadaanya. “Automasi merupakan keniscayaan, diberbagai negara dapat dipengaruhi terhadap tingkat pendapatan demografi dan lainnya,” imbuhnya.

Diprediksikannya, sebagian besar anak yang memasuki Sekolah Dasar di 2018, akan bekerja di bidang yang belum ada saat ini. Sehingga perlu adanya upaya mempercepat perbaikan kualitas ketenegakerjaan, dengan melihat keterbatasan di sisi pemerintah. Perlu kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan swasta baik formal maupun informal dan dunia usaha. Yaitu dengan membangun teaching factory atau production based atau pembelajaran berbasis kegiatan produksi, dan pelatihan yang diberikan dalam berbagai sarana.

Keduanya perlu diseleraskan dengan kebutuhan tenaga kerja. Termasuk revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya, memberdayakan lembaga kursus, agar bermitra dengan BLK di seluruh daerah. “Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja pendidikan rendah,” pungkasnya.