Baru 68 Persen Koperasi di Pesisir Selatan yang Berkembang

PESISIR SELATAN – Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan, Azral, mangatakan, hanya 68 persen koperasi yang sehat dan berkembang di daerah tersebut dari total 300 koperasi.

“Kondisi itu ditimbulkan oleh berbagai permasalahan baik permasalahan di dalam tubuh koperasi, permasalahan modal, maupun akibat ketidakaktifan kepengurusan itu sendiri,” katanya, Jumat (29/11/2019).

Menurutnya, koperasi yang merupakan salah salah satu lembaga keuangan masyarakat, golongan ataupun kelompok tertentu, yang dapat memberikan keuntungan bagi daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sepatutnya perlu untuk didorong tumbuh dan berkembang.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, jumlah koperasi yang aktif sebanyak 300 koperasi, terdiri dari Koperasi fungsional, Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Unit Desa/Nagari (KUD), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Wanita (Kopwan), Koperasi Majelis dan lainnya.

Karena jumlah yang cukup banyak itu, sehingga sangat diyakini bila kondisinya sehat akan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya anggota sebab jumlah anggota yang bergabung pada koperasi yang ada di Kabupaten Pessel pada tahun 2018 mencapai 16.370 orang lebih.

Ia mencontohkan ke Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI), sebagian besar di Pesisir Selatan, bisa dikatakan mengalami kemajuan sebab pada koperasi itu, anggota yang berhimpun berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama kalangan guru.

“Salah satu contoh koperasi yang juga dinilai sangat maju di Pesisir Selatan saat ini adalah KPRI Lengayang, koperasi yang berdiri sejak tahun 1974 dengan jumlah anggota sebanyak 501 orang ini, telah memiliki aset sebesar Rp 17,6 miliar lebih bahkan koperasi ini bukan saja melakukan usaha dalam bentuk simpan pinjam bagi anggota, tapi juga penginapan dan lainya,” ungkapnya.

Melihat kondisi yang demikian, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat melihat pertumbuhan koperasi yang ada di daerah, sangat berperan dalam pengembangan ekonomi rakyat. Sejatinya koperasi menjadi penopang pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Zirma Yusri, mengatakan, lahirnya koperasi bukanlah inisiasi dari pemerintah, tapi adanya koperasi, merupakan kesempakatan masyarakat yang terdiri dalam sebuah kelompok. Artinya, koperasi adalah milik masyarakat yang menjadi anggotanya, dimana sistem di dalam sebuah koperasi itu dari anggota untuk anggota.

Ia menyebutkan, dengan adanya hal semacam itu, maka keberadaan koperasi memiliki misi untuk membangkitkan ekonomi masyarakatnya. Ekonomi di sini ialah UMKM, karena koperasi yang ada itu kebanyakan merupakan koperasi serba usaha. Intinya itu, koperasi serba usaha memiliki banyak UMKM yang dibantu melalui pinjaman untuk usaha.

“Dari Diskop provinsi melihat di era berbagai jenis usaha yang muncul ini, koperasi sangat dibutuhkan. Setidaknya koperasi tersebut menjadi alternatif jika sulit pelaku UMKM mendapat pinjaman modal usaha ke pihak perbankan. Kita harapkan koperasi selalu hidup di tengah-tengah masyarakat,” harapnya.

Menurutnya, pertumbuhan pelaku UMKM perlu diiringi dengan adanya koperasi. Karena tanpa ada koperasi sebagai tempat mengadu persoalan pengembangan usaha, UMKM juga bakalan sulit untuk turus menunjukan tren positifnya.

“Kami di Diskop Sumatera Barat tentunya bersedia apabila ada pengurus koperasi yang ingin berdiskusi soal menjalankan roda koperasi. Jadi kepada pengurus koperasi yang ingin berdiskusi, jangan sungkan datang ke Padang,” ungkapnya.