Kepesertaan BPJS-KJP Terancam Dicabut Jika Lakukan Tawuran

Saat dikonfirmasi soal adanya wacana pencabutan BPJS maupun KJP bagi pelaku tawuran, Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali mengatakan langkah tersebut sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.

“Ini baru sebatas menyetujui, menyepakati antar kelompok masyarakat ini, teknis pencabutannya seperti apa belum kita bahas. Tapi ini bisa sebagi efek jera bagi pelaku tawuran,” kata Marullah saat menghadiri kegiatan doa bersama dan ikrar perdamaian cegah tawuran di Manggarai.

Selain Marullah, turut pula hadir Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Dandim wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, begitu pula Kapolres dua wilayah tersebut.

Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara mengatakan tahun 2005 saat dirinya pernah menjadi Lurah di Tebet, sudah tau soal tawuran yang sering terjadi di wilayah tersebut.

Bayu berharap setelah 14 tahun berlalu harusnya masyarakat sudah bergerak ke arah lebih maju meninggalkan tradisi tawuran tersebut.

“Mudah-mudahan kegiatan ini ada hasilnya. Ayo membangun sama-sama kampung kita. Menteng jaya, niatan baik bisa diijabah oleh Allah, kita jadi pioner menjaga sama-sama,” kata Bayu.

Doa bersama dan ikrar perdamaian ini selain dihadiri oleh unsur Musyawarah pimpinan daerah (Muspida) dari dua wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, juga dihadiri sejumlah lurah, camat, anggota ormas di wilayah tersebut.

Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Bastoni Purnama yang menginisiasi acara tersebut mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu pioner untuk mewujudkan perdamaian di wilayah Manggarai tahun 2019.

“Tahun 2019 ini harus ada perubahan, masak mau tawuran terus. Kita jadikan momentum untuk menciptakan perdamaian di wilayah ini. Tawuran hanya akan memperburuk citra kita, dan merugikan masyarakat,” ujar Bastoni. (Ant)