INDEF: Dampak Perang Dagang AS-Cina Masih Jadi Tantangan Kabinet Baru

JAKARTA – Institut for Develompent of Economics and Finance (INDEF), menilai komposisi menteri-menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju Jilid II masih belum dalam kondisi yang ideal. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapkan dengan tantangan dan harapan lima tahun ke depan peningkatan ekonomi terpenuhi.

Peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan, pemilihan menteri-menteri ekonomi yang baru saja dilantik Presiden Jokowi, posisi strategis penopang industri, seperti Kementerian Perindustrian dan Perdagangan masih diisi dari partai.

“Idealnya posisi menteri dan wakil menteri berasal dari profesional. Jika memang ingin dari partai, tentu perlu dipilih dengan latar belakang dan keahlian yang mumpuni,” kata Andry, dalam diskusi online INDEF bertajuk ‘Kabinet Menteri Ekonomi Jilid II: Tantangan dan Harapan’ di Jakarta, Sabtu (26/10/2019) siang.

Apalagi, jelas dia, pada 2014  lima tahun lalu, tantangan ekonomi berkisar pada melambatnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan boom komoditas yang mulai menghilang. Dampaknya cukup terasa, ketika Indonesia masih mengandalkan produk ekspor andalan pada sebatas komoditas alam, seperti CPO dan batu bara.

“Industri dan perdagangan, tantangan dan harapan perlu dipenuhi dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.

Tantangan lainnya, tambah dia, adalah melemahnya nilai tukar akibat berbondong-bondongnya modal asing keluar (capital outflow). Yakni, selepas berakhirnya Quantitive Easing oleh The Fed menjadi batu sandungan lain, meski dampak lanjutan berhasil diredam.

“Serupa dengan periode pertama, pada periode ke dua ini, Presiden Jokowi dihadapkan dengan tantangan ekonomi yang tidak mudah. Perang dagang Cina dan Amerika Serikat (AS) masih belum usai,” ujar Andry.

Kedua negara tersebut kini dihadapkan pada kondisi sama-sama mulai menanggung dampaknya. “Alih-alih mendapatkan kesempatan dari diversi perdagangan, Indonesia malah menjadi korban perang dagang,” tukasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dampak pelemahan perekonomian Cina terhadap industri Indonesia saat ini. Cina sebagai mitra dagang terbesar perlu dicermati tantangan perdagangannya ke depan. Setidaknya, dalam lima tahun yang tentu akan berdampak pada industri dalam negeri.

Karena tidak ada yang mengira perang dagang dengan AS mampu menekan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke tiga Cina, menjadi yang terendah selama 27 tahun.

Perdagangan Cina sudah mengarah pada perlambatan. Pada September, pertumbuhan ekspor Cina menurun 3,2 persen, sementara impornya menurun hingga 8,5 persen dibanding tahun lalu.

Tentunya, penurunan pertumbuhan ekspor terbesar terjadi dengan AS dengan penurunan sebesar 7,8 persen, dan impor menurun hingga sebesar 31,2 persen.

“Pelemahan indikator perdagangan ini disebabkan oleh pengenaan tarif yang tinggi oleh AS terhadap komoditas impor dari Cina. Kondisi ini memaksa industri domestik Cina untuk mengencangkan ikat pinggang,” ujarnya.

Beberapa di antaranya, yakni memilih untuk relokasi pabrik dan basis produksinya ke beberapa negara sekitar. Seperti India, Vietnam, Thailand dan Malaysia, demi tetap masuk ke pasar AS.

Cina juga mengalami inflasi sebesar 3 persen, tertinggi selama 7 tahun terakhir. Harga pangan menjadi penyumbang terbesar dari inflasi.

Meningkatnya harga pangan didominasi oleh krisis daging babi yang disebabkan oleh flu babi Afrika menjangkit setengah dari populasi babi di Cina.

Selain pangan, kenaikan harga juga dialami oleh harga pakaian. Besarnya kenaikan harga tentu menekan permintaan domestik.

“Melambatnya perekonomian Cina bisa menjadi pertanda yang tidak cukup menggembirakan bagi perdagangan Indonesia,” imbuhnya.

Dia mengatakan, mitra dagang terbesar Indonesia adalah Cina dengan total perdagangan mencapai US$ 45,9 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2019.

Cina juga menjadi negara tujuan ekspor terbesar asal Indonesia mencapai US$ 17,2 miliar. Komoditas yang diekspor pun juga memiliki kontribusi terbesar terhadap ekspor secara keseluruhan. Seperti CPO, batu bara, besi dan baja, bijih tembaga dan produk dari kayu.

Beberapa komoditas tersebut rentan mengalami pelemahan dalam lima tahun ini, akibat melemahnya permintaan dari Cina.

Besarnya porsi perekonomian Indonesia ditopang oleh komoditas CPO. Jika terjadi penurunan permintaan dari pembeli terbesar seperti Cina, maka dipastikan perekonomian Indonesia akan melemah.

Upaya mencegah hal itu, tentu perlu menjadi fokus lintas kementerian. Meski Presiden Jokowi mengatakan perlu adanya upaya kerja sama dan meredam kampanye negatif sawit. Tetapi, juga Indonesia perlu mendorong sawit berkelanjutan di dalam negeri.

“Saya rasa upaya ini cukup banyak, ambil contoh bagaimana kita perlu peran lembaga keuangan dalam mendorong agar perusahaan sawit menerapkan prinsip NDPE (no deforestation, no peat, no exploitation). Jika terbukti melanggar, tidak diberikan pinjaman modal,” tukas Andry.

Dia juga menegaskan, komoditas batu bara sudah terkena imbasnya. Saat ini, harga batu bara acuan anjlok, terendah dalam tiga tahun sebesar 64,8 ton.

Selain dari turunnya permintaan Cina dan isu pengenaan kuota impor, permintaan dari Eropa dan Asia Timur, juga terus menurun akibat pengalihan energi ke gas alam dan terbarukan.

“Tentu Kementerian ESDM dan Perindustrian perlu cermat untuk mulai melakukan sinergi, dengan mencoba untuk mengolah batu bara tersebut di dalam negeri. Saat ini sudah ada peluang gasifikasi, tetapi ke depan perlu ditemukan yang lain,” jelasnya.

Di sektor batu bara ini juga menghadapi dilema mengenai perpanjangan kontrak yang akan berakhir 5 tahun ke depan. Regulasi operasional pascakontrak pun harus jelas.

“Tanpa ini, investasi di sektor tersebut akan hanya berlangsung pada jangka pendek saja,” imbuhnya.

Begitu juga industri besi dan baja yang menghadapi cukup banyak permasalahan saat ini. Padahal, di dalam negeri masih ada peluang untuk ekspor, meskipun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Krakatau Steel (KRAS), merugi dan terlilit utang akibat melemahnya daya saing serta kekacauan missmanajemen perusahaan.

Sehingga cost of production perlu ditekan, salah satu caranya adalah menggunakan teknologi blast furnance (taur tiup).

Ini sudah dilakukan oleh KRAS, setelah penantian selama 10 tahun. Pekerjaan selanjutnya adalah restrukturisasi utang dan mengelola masuknya besi dan baja impor.

“Banjirnya impor besi dan baja ini perlu dicermati. Di tengah harga besi dan baja mengalami tren penurunan, tidak hanya KRAS. Beberapa industri juga tidak mampu mencapai utilisasi minimum sebesar 70 persen, agar mendapatkan keuntungan,” jelasnya.

Sedangkan untuk industri kayu, pemerintah perlu mendorong agar sertifikasi SVLK hanya di hulu saja. Tujuan SVLK salah satunya adalah agar tidak terjadi illegal logging. 

“Jadi, jika hulunya sudah patuh, maka sampai hilir juga akan patuh. Tetapi tentu perlu ada kesinambungan dengan sertifikasi lebih luasnya, seperti FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) dan pengetatan di bea cukai,” tutup Andry.