Dishub DKI Jakarta Ajukan Anggaran Jalur Sepeda Rp73 Miliar

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mengajukan anggaran untuk jalur sepeda semula Rp 4,498 miliar. Namun, saat mengadakan rapat bersama dengan DPRD DKI, Pemprov meminta anggaran jalur sepeda senilai Rp 73,771 miliar. Anggaran tersebut diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, penambahan anggaran pembangunan jalur sepeda bakal digunakan untuk beberapa komponen.

“Jadi tidak pure jalur sepeda sebenarnya,” kata Syafrin saat dihubungi wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2019).

Selain jalur sepeda, anggaran tersebut juga digunakan untuk marka aturan ganjil genap. Nantinya, pemerintah bakal memberikan tiga warna di jalur sepeda, yakni hijau, merah dan kuning.

“Yang hijau khusus untuk sepeda,” paparnya.

Syafrin merinci anggaran Rp 73,7 miliar itu bakal digunakan untuk daun rambu allumunium composite Rp 469 juta, marka jalan thermoplastic putih Rp 11,1 miliar dengan rincian untuk marka jalur sepeda Rp 9,1 miliar dan untuk marka pemeliharaan (lajur dan Cevron) Rp 1,9 miliar.

“Rp 11 miliar dibagi dua, yakni satu marka jalur sepeda sepanjang 28.700 meter persegi dan marka pemeliharaan sepanjang 6.000 meter persegi sebesar Rp 1,9 miliar,” katanya.
Lalu anggaran itu juga dialokasikan untuk marka cold plastic berwarna sebesar Rp 61 miliar sepanjang 89.888 meter persegi.

Anggaran cold plastic bewarna itu dianggarkan untuk marka jalur sepeda sepanjang 74.888 meter persegi dengan anggaran Rp 51 miliar.

“Kemudian dialokasikan untuk marka ganjil genap sepanjang 5.000 meter persegi dianggarkan Rp 3,4 miliar dan untuk marka jalur busway sepanjang 10.000 meter persegi dianggarkan Rp 6 miliar,” ucap Syafrin.

Untuk pembuatan marka thermo plastic kuning sepanjang 472 meter persegi dialokasikan sebesar Rp 146 juta.

“Terakhir anggaran itu digunakan untuk pita penggaduh sepanjang 450 meter persegi dengan anggaran Rp 439 juta,” ujarnya.

Dua warna marka jalan itulah yang akan dijadikan sebagai jalur sepeda. Sehingga, kemungkinan panjang jalur sepeda yang dibangun sekitar 49 km.

“Kita akan sesuaikan dengan target tahun depan bisa jaraknya 5-3, setiap 5 meter ada dicat 3 meter. Hitungan kita dimarka solid semuanya 49 km,” katanya.

Menurutnya rencana itu sudah berjalan sejak tahun ini melalui program pembangunan jalur sepeda sepanjang 63 km.

Syafrin menjelaskan, nantinya dalam pelaksanaannya, jalur sepeda akan dibangun bertahap sampai 2020. Ia mengklaim rancangan utamanya (master plan) sudah dibuat dan sudah dibaca oleh para pegiat sepeda di Jakarta.

“(Anggaran) tambahan ini akan digunakan untuk membangun secara bertahap sampai 2022. ada 500 kilometer jalur sepeda untuk menyelesaikan first mile dan last mile,” pungkasnya.

Pembangunan jalur sepeda sepanjang 63 kilometer di tahun 2019 sendiri sudah dimulai dan diuji coba. Pembangunan ini dibagi ke tiga fase. Fase pertama sepanjang 25 kilometer, kedua 23 km, dan ketiga 15 km.

Fase pertama akan meliputi Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan MH Thamrin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Proklamasi, Jalan Pramuka, Jalan Pemuda.

Fase kedua mencakup Jalan Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, dan Jalan RS Fatmawati Raya. Lalu fase ketiga meliputi Jalan Tomang Raya, Jalan Cideng Timur, Jalan Kebon Sirih, Jalan Matraman Raya, Jalan Jatinegara Barat, dan Jalan Jatinegara Timur.

Sementara Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya, diminta memikirkan skala prioritas dalam menyusun anggaran atau program yang akan dikerjakan. Dia menilai menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran Pemprov DKI Jakarta.

“Pemprov DKI harus jeli melihat mana yang menjadi skala prioritas,” katanya.

Menurutnya, anggaran puluhan miliar tersebut lebih baik diperuntukkan untuk program-program pro-rakyat, yang dapat menambah kesejahteraan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi warga Ibu Kota.

Selain itu anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk dinas-dinas yang lebih tepat sasaran dan menjadi prioritas utama. Hal ini dinilai penting, agar subsidi yang diberikan Pemprov DKI tepat sasaran.

Sekarang ini kan ada subsidi yang diperuntukkan orang miskin, dan kartu Jakarta lansia, kartu Jakarta sehat,” ucapnya.

Gembong mempertanyakan perubahan nilai anggaran jalur sepeda pada KUA-PPAS Pemprov DKI, yang dilakukan secara tiba-tiba. Menurutnya, hal ini menunjukkan perencanaan anggaran yang dilakukan Pemprov DKI lemah dan tanpa pertimbangan matang.

“Perencanaan yang lemah mengakibatkan lonjakan anggaran yang tidak jelas juntrungannya, contohnya dari Rp4 miliar naik menjadi Rp73 miliar inikan soal perencanaan. Kalau perencanaanya baik, ada kajian yang baik, enggak mungkin sampai itu terjadi,” tutup Gembong.