Anggaran Lem Capai Rp82 Miliar, Ada Kesalahan Input Data

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, ada kesalahan input data terkait usulan anggaran pembelian lem aibon yang mencapai Rp 82 miliar.

Anies mengaku sudah menyisir satu per satu dengan anak buah tapi tak mau mengumumkannya. Mengapa?

“Saya kerjakan satu-satu kemarin. Saya kerjakan satu-satu lihat, tim kita review satu-satu. Dan saya panggil semuanya, saya tunjukkan keanehan itu. Saya tidak umumkan keluar,” ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Menurut Anies, dia memilih koreksi internal. Dia mengaku tidak mau mengumumkan dan menyoroti anak buahnya secara terbuka karena bikin heboh.

“Karena saya mau koreksi, tidak bisa seperti ini terus. Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Sebenarnya kelihatan keren sih marahin anak buahnya,” ucap Anies.

Anies tidak mau terlihat memarahi anak buahnya yang salah. Dia mengaku ingin memperbaiki sistem.

“Kalau ngeceknya manual akan selalu berulang seperti ini dengan melihat situasi, kami perhatikan sistemnya harus diubah, supaya begitu ngisi komponen yang relevan,” paparnya.

Menurutnya, alasan serupa pernah muncul setiap tahun anggaran. Dia yakin ada kesalahan input data dalam menganggarkan keperluan belanja alat tulis kantor Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

“Nah problem ini hampir muncul tiap tahun. Coba saja anda lihat setiap tahun pasti ada. Kita akan koreksi pasti sistemnya, karena selama ini sistemnya masih mengandalkan manual dan pengecekannya manual, padahal ada puluhan ribu item (usulan anggaran),” jelas Anies.

Anies menyatakan, penyebab utama berulangnya anggaran aneh karena sistem digital tapi tidak sistem pintar, smart system.

“Saya cek, jadi tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Kalau sistemnya smart maka dia akan melakukan kalkulasi, kegiatan A B C D E F G, itu enggak logis kalau dilakukan dengan angka yang tidak proporsional,” paparnya.

Selain itu dia menilai banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengisi kolom komponen pada draf itu seadanya. Karena bagian komponen belum dibahas. Menurutnya kasus seperti adanya komponen lem aibon pada anggaran pembelian alat tulis kantor (ATK) bisa terjadi.

“Setiap tahun, staf itu banyak yang memasukkan, yang penting masuk angka 100 juta dulu, misalnya. Toh nanti yang penting dibahas. Pembahasan baru rekening dan komponen disamakan anggaran sudah,” kata dia.

Dia menuturkan, selain sistem yang kurang maksimal, ada juga beberapa dinas yang teledor asal memasukkan komponen anggaran dengan dalih hal tersebut akan dibahas bersama dewan dalam rapat KUA-PPAS.

“Ini ada problem sistem digital. Sistemnya digital, tapi tidak smart. (Seharusnya) smart system bisa melakukan pengecekan. Dia bisa melakukan verifikasi, dia bisa menguji. Nah ini sistemnya digital masih mengandalkan manual,” ujarnya.

Namun Anies menampik keteledoran seperti itu berpotensi adanya permainan anggaran jika tidak diteliti.

“Tidak. Karena dokumen itu dikeluarkan maka jadi kelihatan semua kan, itu biasanya dibahas di dewan nanti, kalau sudah pembahasan di dewan itu sudah dikeluarkan semua,” tandasnya.

Supaya masalah tidak terjadi kembali pada tahun berikutnya, dia berjanji bakal menuntaskam reformasi sistem menjadi smart system. Artinya sistem itu bakal kebaca secara otomatis. Kemudian menolak diverifikasi. Jika data dalam algoritma tidak sesuai. Dia menargetkam smart system itu terlaksana pada 2020.

“Sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi komponen, dia harus ngasih komponen yang relevan, dia harus mengisi dengan isian yang nyambung kalau tidak, ditolak oleh sistem,” tandasnya.

Anies berkilah bahwa terkuaknya permasalahan anggaran lem aibon yang fantastis, publik bisa mengetahui persoalan tersembunyi tersebut. Ke depan, dia pastikan tidak ada kesalahan salah input data usulan anggaran yang tidak masuk akal tersebut.

“Keriuhan ini menurut saya baik sehingga publik tahu selama ini ada masalah yang tersembunyi, yang enggak pernah terkuak. Kalau mengandalkan orang untuk koreksi manual dengan jumlah sebanyak ini dimana pun, potensi ada (kesalahan) yang lolos itu tinggi. Karena itu ini akan diubah, tak akan dibiarkan begitu saja. Lets do it in a smart way,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat, menuturkan bahwa anggaran Rp 82,8 miliar bukan hanya untuk lem aibon melainkan keseluruhan alat kelengkapan kantor Biaya Operasional Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah.

“Terbentur waktu (saat penganggaran), kemudian Sudin (pendidikan tingkat kota dan kabupaten) susun anggaran sementara dengan harapan, saat sekolah selesai susun anggaran sekolah, ada 17 ribu komponen sekolah yang tertampung di 23 rekening. Itu detil sekali. Saat sekolah sudah selesai detil, kemudian komponen atau rekening yang sudah disusun Sudin nanti akan disesuaikan komponen yang sudah disusun sekolah,” ucap Syaefuloh.

“Alat laboratorium yang (sebelumnya ditulis) sekitar Rp 132 miliar, hanya Rp 1,3 miliar saja. ATK, di situ ada Aibon disampaikan Rp 82 miliar, ATK itu seluruh sekolah hanya Rp 22 miliar,” sambungnya.

Syaefuloh menyebut data itu telah diubah untuk dibahas dalam rapat rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 bersama Komisi E hari ini.

“Artinya, secara detil di sekolah, mudah-mudahan komponen Aibon tidak ada dan kita akan lakukan penyesuaian. Data penyesuaian sudah ada,” tutup Syaefuloh.