PHRI Berharap Okupansi Meningkat
Editor: Koko Triarko
BALIKPAPAN – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Balikpapan, mengharapkan tingkat keterisian atau okupansi hotel dapat terkerek naik, menyusul ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru RI.
PHRI menyebutkan, tingkat okupansi saat ini masih 40 persen hingga 50 persen. Okupansi tersebut dinilai belum menggembirakan, mengingat kondisi itu terjadi sejak 4 tahun terakhir.
“Dari perhotelan sangat menyambut sekali ditetapkan Kaltim sebagai IKN, karena pembangunan akan berjalan. Okupansi saat ini masih belum menggembirakan, karena masih 40 persen okupansi. Kalau dulu, bisa 60 persen,” ucap Penasihat PHRI Balikpapan, Soegianto, saat ditemui Kamis (29/8/2019).
Meski okupansi hotel belum menggembirakan, namun belakangan okupansi mulai terkerek dengan isu IKN tersebut. Pertemuan atau meeting dari pemerintahan banyak dilakukan di hotel. Bahkan, okupansinya mulai terisi, karena peserta juga dari luar kota.
“Itu sejalan dengan misi dan visi kota Balikpapan sebagai kota Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE),” terang pria yang juga mengelola salah satu Hotel Bintang Empat, ini.
Disebutkannya, penurunan okupansi tersebut mulai terjadi sejak 2015, seiring dengan jatuhnya harga tambang batu bara. Tahun ini mulai terlihat merangkak, namun belum signifikan.
“Pada 2015, okupansi turun, mulai naik lagi belum terlihat harapannya 2017, 2018. Tahun ini setelah pilpres, harapannya naik kemudian 2020 semoga semuanya makin baik dan mendongkrak okupansi,” urai Soegianto, yang juga menjabat sebagai Director of Operational Hotel Platinum Indonesia.
Dia mengharapkan, dengan menjadikan Kaltim sebagai IKN dan Balikpapan sebagai kota penyangga, bisa mendongkrak okupansi hotel. Apalagi, DPRD sudah dilantik dan pertemuan-pertemuan pemerintahan mulai menggeliat.
“Hampir semua mengerek kunjungan. Destinasi dan company sudah kurang, karena segmen marketnya berbeda. Cara menaikkannya dengan mengadakan event di Balikpapan dari pemerintahan. Swasta itu kurang, memang sepenuhnya kegiatan pemerintahan,” tutupnya.