Ketua DPR: Penyusunan Menteri Hak Prerogatif Presiden Terpilih

JAKARTA — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar partai-partai politik memberikan kesempatan kepada Presiden terpilih Joko Widodo untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam penyusunan menteri kabinet.

“Setelah pemilu presiden selesai dan dimenangkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, saat ini partai-partai pengusung saling tarik-menarik kepentingan siapa mendapat apa, dan siapa mendapat berapa kursi di kabinet,” kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (11/8/2019).

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disampa Bamsoet, di satu sisi, wajar saja jika partai-partai koalisi pengusung pasangan Jokowi-Amin, yang telah bekerja keras bersama-sama memenangkan presiden petahana tersebut menuntut agar kursi kabinet adalah diberikan kepada partai pemenang.

Namun, disisi lain, kata Bamsoet, ada kepentingan bangsa yang lebih besar yang harus didahulukan oleh Presiden terpilih Joko Widodo, yakni terjaganya situasi politik nasional yang kondusif, agar rencana pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua dapat dituntaskan dengan baik.

“Pilihan rekonsilasi atau tidak, harus diletakkan pada kepentingan bangsa,” ucapnya.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, partai-partai politik pengusung pasangan Jokowi-Amin, agar memberikan kesempatan penuh kepada Presiden terpilih menggunakan hak prerogatifnya dalam menentukan menteri kabinet.

“Kesempatan itu termasuk memberikan kesempatan kepada Presiden terpilih untuk memutuskan, rekonsiliasi terbatas atau tidak. Sebaiknya, partai-partai politik termasuk Partai Gerindra dan lain-lainnya siap mengawal dan bekerja dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024,” tuturnya.