Audit Internal BUMN dan BUMD, Cegah Korupsi

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan, bahwa pemeriksaan keuangan atau audit internal pada badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD) bisa menjadi salah satu upaya mencegah terjadinya berbagai tindak pidana korupsi.

“Kalau mau transparan dan menerapkan manajemen pelaporan yang baik, maka hasil seluruhnya akan teraudit, maka kami meminta SOP (standar operasional prosedur) bisa berjalan dengan baik,” katanya di Semarang, Kamis.

Hal itu disampaikan Ganjar saat membuka Musyawarah Nasional dan Konferensi Nasional IV Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI) untuk membahas peningkatan pola pengawasan BUMN dengan mengikuti perkembangan zaman.

Orang nomor satu di Jateng itu meminta FKSPI bisa menjalankan perannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan administratif yang ada di BUMN maupun BUMD.

“Tapi pola bisnis saat ini sudah berjalan sangat cepat. Jadi saya minta untuk membuat inovasi audit sehingga penggunaan anggarannya tidak keliru, supaya lebih akuntabel,” ujarnya.

Ganjar berharap ke depan akan ada inovasi e-audit sehingga pemeriksaan keuangan bisa lebih transparan.

“Di tengah teknologi yang berubah diharapkan bisa membuat inovasi sehingga pelaku gampang, bisa dengan e-audit,” katanya.

Ketua FKSPI Pusat, Saiful Huda, mengatakan bahwa pihaknya siap membantu jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika diperlukan untuk mengaudit keuangan sebuah perusahaan BUMN maupun BUMD.

“Beberapa kali kami dikumpulkan di gedung KPK untuk saling berkoordinasi sekaligus memperkuat peran FKSPI untuk mengurangi tindak pidana korupsi di BUMN dan BUMD,” tuturnya.