Komnas HAM Dan UNHCR Kerja Sama Tangani Pengungsi di Indonesia

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR), kembali bersepakat meneruskan kerja sama advokasi dan perlindungan terhadap HAM pengungsi.

Termasuk advokasi dan perlindungan kepada pihak lain yang berada di bawah mandat UNHCR di Indonesia. Kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang pernah ditandatngani pada 28 Juli 2015, untuk kerja sama periode 2015 sampai dengan 2018.

Kali ini kerjasama berlanjut, dengan penandatanganan nota kesepahaman untuk 2019 sampai dengan 2022, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (5/7/2019). “Tercatat tren arus pengungsi dan pencari suaka yang memasuki wilayah Indonesia setiap tahun meningkat, terutama pengungsi Rohingnya dan Bangladesh,” tutur Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

Taufan menyebut, Indonesia sebenarnya bukan merupakan negara tujuan dari para pengungsi. Mereka tidak bermaksud tinggal dan menetap di Indonesia. Namun, kondisi tertentu menyebabkan para pengungsi tersebut harus berada di Indonesia.

Komnas HAM dalam perspektif HAM, menyoroti masalah utama para pengungsi dan pencari suaka, yakni pembatasan pergerakan, hak-hak anak dan perempuan khususnya ibu hamil, hak memperoleh keadilan, hak atas informasi, serta perlindungan dari segala kerentanan.

Meskipun sudah memiliki peraturan terkait penanganan pengungsi dari luar negeri, melalui Perpres No.125/2016, Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tentang Status Pengungsi (1951) dan Protokol mengenai Status Pengungsi 31 Januari 1967. Untuk itu, Komnas HAM memandang penting melakukan kerja sama dengan UNHCR, untuk penanganan isu pengungsi, pencari suaka, dan orang tanpa kewarganegaraan.

Sejumlah kegiatan bersama antara Komnas HAM dan UNHCR untuk peningkatan upaya perlindungan terhadap pengungsi sebelumnya telah dilakukan, di antaranya pelatihan pemantauan detensi imigrasi serta pemantauan bersama di Rudenim Medan dan Rudenim Bali. (Ant)