Kementerian Koperasi: Sumbar Punya Dua PLUT-KUMKM

PADANG – Kementerian Koperasi dan UKM RI membangun gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Hiu No 3, Transito Ulak Karang Padang. PLUT diharapkan dapat meningkatkan daya saing Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM).

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik, mengatakan, Program PLUT-KUMKM memiliki tujuan sebagai lembaga bagi pengembangan KUMKM yang mencakup peningkatan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses  pembiayaan, pengembangan SDM, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing KUMKM.

“PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat merupakan program tahun 2018. Dana yang dialokasikan Kementerian melalui Tugas Pembantuan sebesar Rp2,6 miliar dan sebesar Rp2,3 miliar diantaranya untuk pembangunan fisik” katanya, Minggu (28/7/2019).

Abdul Kadir menyebutkan dalam realisasi pembangunan fisik gedung tersebut menghabiskan dana sebesar Rp1,8 miliaran. Dari segi jumlah, dimana terjadi penghematan anggaran dari rencana awal. Namun diperkirakan tidak mengurangi kualitas bangunan.

Dikatakannya, PLUT- KUMKM lebih dikenal dan menjadi rumah bersama di kalangan para konsultan, pendamping dan penyuluh Koperasi, UMKM, serta agar dapat dimanfaatakan bukan saja oleh Dinas yang membidangi KUKM, namun juga oleh instansi terkait lainnya.

“Dengan hal tersebut kami telah menyiapkan 7 orang konsultan pada setiap PLUT termasuk di Sumbar, dan 5 orang konsultan pendamping pada PLUT Kabupaten dan Kota,” jelasnya.

Selain itu, dia juga mengatakan, bahwa persemian PLUT KUMKM di Provinsi Sumatera Barat ini merupakan PLUT KUMKM kedua, sedangkan yang pertama ada di Kabupaten Limapuluh Kota.

Kepada Gubernur, Abdul Kadir menyampaikan bahwa agar PLUT KUMKM dapat berjalan dengan maksimal, diantaranya Gedung PLUT KUMKM ini tidak dialih fungsikan penggunaan untuk kepentingan yang lain termasuk digunakan sebagai kantor pemerintahan.

Menurutnya, pengelolaan PLUT KUMKM yang saat ini masih bersifat penugasan pada salah satu Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, agar dapat diformalkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau bahkan ke depan dikembangkan menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLU-D).

Selanjutnya, PLUT KUMKM dapat digunakan semua pihak sebagai tempat berbagai kegiatan yang bersinggungan dengan pemberdayaan KUMKM, penambahan jumlah Konsultan Pendamping maupun serta peningkatan kompetensinya.

“Jadi dengan mengingat luasnya jangkauan layanan pendampingan PLUT KUMKM di Padang ini, baik ditinjau dari sisi jarak, jumlah KUMKM dan juga kompleksitas pelayanannya, dan mohon aktivitas  kegiatan PLUT KUMKM terus dipantau agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan bersama,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, dengan telah diresmikannya PLUT-KUMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM tersebut, akan sangat membantu, terutama koperasi dan UKM di Sumatera Barat untuk bisa lebih sukses ke depan.

“Kami rasa untuk dijadikan sebagai UPTD tidak masalah dengan cukup dibuatkan saja aturannya, sedangkan untuk penambahan konsultan pendamping akan kami laksanakan, karena sudah saya tanyakan dan tidak melanggar aturan,” sebutnya.

Bahkan, Irwan menegaskan dengan adanya PLUT KUMKM tersebut, akan dapat semakin berkualitas koperasi dan UKM di Sumatera Barat.

Apalagi dari seluruh koperasi yang ada di Sumatera Barat, hanya 10-20 persen saja yang eksis, dan data tersebut benar adanya yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan UKM,  inilah yang sebenarnya  perlu kita evaluasi dan introspeksi pada saat memperingati HUT Koperasi, apa yang terjadi selama ini.

“Harapan kami ke depan tidak ada kata terlambat, mari kita tingkatkan terus koperasi kita agar semakin maju, jaya sehingga bisa mensejahterakan masyarakat,” harapnya.

Irwan menilai koperasi harus membuka diri untuk kemajuan nya sendiri, dengan menggunakan IT yang sudah ada pada PLUT. Hal ini penting, karena kalau tidak dilakukan oleh koperasi, maka koperasi akan tenggelam di era serba menggunakan teknologi ini.

Sementara itu Pengurus Dekopin Wilayah Sumatera Barat, Mirwan Pulungan, mengatakan, jumlah koperasi di Sumatera Barat per Desember 2018 sebanyak 3.624 , dengan jumlah anggota sekitar 600 ribu orang dan telah mampu menciptakan 8.000 lapangan kerja. Jumlah tersebut, sangat membantu pemerintah daerah menyediakan lapangan kerja usia produktif dan mengurangi pengangguran.

“Jadi bisa dikatakan 12,33 persen dari keseluruhan koperasi yang ada, volume usahanya sudah di atas 2 miliar rupiah. Nah hal ini menunjukkan bahwa koperasi mampu mengembangan bisnis yang berbasis kepada masyarakat, dengan telah membangun ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” sebutnya.

Akan tetapi, menurutnya, melihat pada era industri 4.0. tantangan semakin rumit, dan perubahan teknologi informasi robotik yang pesat, menuntut insan koperasi untuk kreatif dan inovatif guna menata koperasi.