INDEF Sebut Ada Kemungkinan Perangkap Utang di ‘BRI’ Cina

JAKARTA – Peneliti Associate Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Zulfikar Rahmat, mengatakan, Indonesia memiliki posisi strategis bagi Cina dalam pengembangan Belt and Road Inititave (BRI).

“Secara ekonomi, kepemimpinan Joko Widodo yang berniat untuk membangun infrastruktur secara masif, tentu saja menjadi peluang bagi Cina,” ujar Zulfikar, pada diskusi bertajuk ‘BRI dan Gejolak Ekonomi Global Efek Terhadap Indonesia’ di Jakarta, Sabtu (11/5/2019) sore.

Menurutnya, karena langkah politik Cina untuk  mewujudkan BRI di Indonesia, maka Indonesia harus belajar dari negara-negara lain. BRI telah terlaksana, dan Cina melakukan beberapa cara untuk mendapatkan simpati dari negara-negara tersebut.

“Di Indonesia, saya juga sudah melihat beberapa tanda-tanda akan adanya strategi yang sama,” tukasnya.

Yakni, penggunaan prinsip B2B (Business to Business). Para expert tentang Cina juga sudah mengatakan, bahwa B2B adalah slogan yang digunakan oleh Cina untuk BRI. Sehingga negara-negara yang terkena dampak, merasa bahwa mereka hanya berhadapan dengan aktor-aktor kecil dari Cina.

Padahal, menurutnya, kalau melihat struktur ekonomi Cina, perusahaan-perusahaan Cina adalah SOEs, yang mana pemerintah masih berperan. Jika memang perusahaan privat bermain di sini, mereka juga biasanya dipimpin oleh orang-orang yang masih punya keterkaitan dengan Partai Komunis Cina.

“Jadi saya pribadi tidak begitu terbuai dengan pendapat Cina, bahwa perjanjian Indonesia dengan Cina dalam konteks BRI adalah B2B. Masih ada kemungkinan adanya perangkap utang (debt trap), meskipun perjanjian dilakukan secara B2B,” tegasnya.

Strategi Cina lainnya, yakni promosi melalui pertukaran budaya (cultural exchanges). Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis di dokumen resmi BRI. Yakni, terkait misi dan aksi sebagai strategi penting dalam implementasi BRI.

Srategi budaya ini mulai meningkat sejak beberapa tahun belakangan. Dapat dilihat melalui berdirinya Cina-Indonesia Cultural Forum pada bulan Januari 2019. Pada September 2018, Partai Komunis Cina pusat pertama untuk pertukaran budaya di bawah BRI di Bali.

“Cina kabarnya juga berencana  untuk membangun Confucius Institute di beberapa tempat di Indonesia, dan beberapa sudah dibangun,” tukas Zulfikar.

Namun demikian, menurutnya, strategi tersebut masih dalam tahap awal di Indonesia. Perkiraan ke depan akan meningkat seiring berjalannya waktu.

Lalu, bagaimana Indonesia menghadapi datangnya BRI ini?

Dilihat dari perspektif politik ekonomi, menurut Zulfikar, yang harus dilakukan Indonesia adalah mempelajari betul tentang Cina. “Motif dia itu apa dan strategi seperti apa. Sehingga Indonesia tidak salah dalam membuat kebijakan atau respons,” ujarnya.

Karena di Cina saja, studi tentang Indonesia sedang meningkat untuk mereka mempelajari betul tentang Indonesia. “Kita harus juga melakukan hal yang sama dalam menghadapi mereka,” tukas Zulfikar.

Selain itu, menurutnya, kita juga perlu sadar, bahwa sebenarnya Cina yang lebih butuh Indonesia daripada sebaliknya. Karena kalau melihat peta BRI, yang paling resmi di-publish oleh Xinhua, yaitu jalur laut BRI memang direncanakan melewati Indonesia.

Ini, artinya Indonesia memiliki posisi strategis dalam rencana Cina. Dengan kata lain, rencana untuk menghidupkan jalur sutra kembali tidak akan terwujud tanpa peran Indonesia.

“Karena itu, kita harus lebih berani untuk berhadapan dengan Cina. Istilahnya jangan nrimo (menerima) saja,” tukasnya.

Malaysia, contohnya, sudah membuktikan bahwa mereka bisa bernegosiasi dengan Cina. Saudi Arabia pun begitu. Di proyek YASREF di Laut Merah, misalnya, perjanjian yang dilakukan dengan Cina adalah 63:37.

Saudi Arabia memiliki kontrol dan peran yang lebih strategis. Begitu juga dalam isu pekerja hanya 30 persen dipegang oleh pekerja Cina. Level manajerial dan direksi harus dipegang oleh orang lokal.

“Hal ini menunjukkan Cina dapat dinegosiasi, dan Indonesia harus pintar-pintar bernegosiasi,” tegasnya.

Mengenai pembayaran utang juga demikian. Cina memang kurang transparans dalam proyek-proyek BRI. Dokumen-dokumen resmi proyek-proyek BRI sering tidak dipublikasi. Namun memang tak dipungkiri, kalau Cina memiliki perjanjian yang berbeda-beda dengan setiap negara, termasuk jangka waktu pembayaran utang.

“Nah, jangka waktu pembayaran tersebut sebenarnya bisa dinegosiasi, sehingga kita tidak terkena perangkap utang,” ujarnya.

Terpenting lagi, sebut dia, Indonesia  harus pandai mengarahkan investasi Cina ke sektor-sektor yang dapat menguntungkan dan dapat diekspor ulang seperti pertanian.

“Cina juga lagi gencar di sektor Islamic Finance. Ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia,” tutupnya.