Peran Pak Harto dalam Mengamalkan Ideologi Pancasila

JAKARTA – Fakta sejarah Jenderal Soeharto memegang peran penting dalam menggagalkan Pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI).

Demikian disampaikan mantan Wakil Kepala Staf TNI Letjen (purn) Sayidiman Suryohadiprojo pada seminar nasional 53 Tahun Supersemar 1966 “Kepemimpinan Nasional dalam Perspektif Pancasila” di Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

“Sebagai seorang Perwira TNI, Pak Harto menunjukkan kesetiaan penuh kepada Sapta Marga. Yang dalam marga ke satu dan kedua menetapkan tanggung jawab TNI dan setiap anggota untuk menjaga tetap tegaknya Pancasila sebagai Ideologi Negara RI,” tegas Sayidiman, saat menjadi pembicara seminar tersebut.

Menurutnya, pemberontakan G30S PKI, adalah satu usaha kaum komunis untuk merebut kekuasaan di Indonesia dan menghentikan kelangsungan ideologi Pancasila.

Maka, jelas dia, pada hari pertama adanya pemberontakan, yaitu 1 Oktober 1965, Pak Harto sebagai Panglima Kostrad berhasil merebut inisiatif dari pimpinan pemberontakan dengan menguasai Lapangan Merdeka dengan fasilitas strategis di sekitarnya. Khususnya Gedung RRI sebagai sumber informasi bagi masyarakat luas.

Kemudian dilanjutkan dengan ofensif berupa penguasaan Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma sebagai pusat aksi kaum pemberontak.

“Dengan bantuan Allah SWT terjadi perkembangan pada tanggal 11 Maret 1966 yang menjadi akhir dari tetap diakuinya PKI sebagai satu organisasi legal oleh Presiden Sukarno,” ujarnya.

Pada 11 Maret 1966 terjadi Sidang Kabinet yang ditinggalkan Presiden Sukarno secara tergesa-gesa. Kemudian berangkatnya tiga Perwira Tinggi TNl-AD menyusul Presiden ke Bogor dengan membawa pesan Pak Harto. Bahwa TNI AD mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan apabila diberi surat kuasa oleh Presiden.

Setelah tiga Perwira Tinggi menghadap Presiden dan menyampaikan pesan Pak Harto, maka pada sore hari keluar Surat Perintah 11 Maret, yaitu perintah Presiden Sukarno kepada Pak Harto sebagai Menteri Panglima AD untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

“Dengan Surat Perintah (SP) 11 Maret, Pak Harto membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Dan keputusan itu kemudian diperkuat oleh Keputusan MPRS Nomor XXV/1966,” tandasnya.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan peristiwa yang amat menentukan dalam pengamanan ideologi Pancasila.

Sejak 22 Februari 1967, Pak Harto diangkat sebagai Presiden Kedua RI berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor  XV/MPRS/1966 dan Sidang Istimewa MPRS tanggal 7-12 Maret 1967.

“Pak Harto menegaskan pemerintahannya sebagai Orde Baru yang dirumuskan sebagai satu susunan yang menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni serta konsekuen,” jelas dia.

Hal inilah, menurutnya, perlu ditegaskan karena dalam pemerintahan Presiden Sukarno yang diberi sebutan Orde Lama, ideologi Pancasila dan UUD 1945 mengalami pelaksanaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Seperti berlakunya Demokrasi Terpimpin dan adanya politik Nasakom. Juga diterlantarkannya kesejahteraan rakyat, karena ekonomi diabaikan sehingga terjadi inflasi sampai 650 persen.

“Dalam Orde Baru semua kebijakan pemerintahan dilaksanakan atas dasar UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen,” tandasnya.

Kembali ia menjelaskan, dalam pemerintahan Pak Harto dilaksanakan pembangunan nasional sejak tahun 1968 sebagai perwujudan Pancasila. Sedangkan kondisi Indonesia dalam pemerintahan Orde Lama kurang sekali memberikan perhatian kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikoreksi dengan pelaksanaan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional pada pemerintahan Pak Harto, bertitik berat ekonomi dapat memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai kesukaran.

Hingga pertumbuhan ekonomi sekitar 7 persen setiap tahun tercapai. Juga dapat menyediakan kesempatan kerja dan perbaikan dalam penghasilan. Terjadi pengentasan kemiskinan yang nyata dan berkurangnya kesenjangan antara golongan kaya dan miskin.

Perbaikan kondisi ekonomi mengubah Indonesia dari negara miskin menjadi negara yang berkembang. Negara yang menuju tinggal Iandas menjadi negara maju.

Kehidupan politik juga menjadi Iebih teratur dengan terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) setiap 5 tahun. Dan adanya sistem kepartaian yang terdiri atas 3 partai politik, yaitu Partai Golkar, PDI dan PPP.

Kemudian dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan dan Pengamalan Pancasila (BP 7), serta ditetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Juga diadakan Penataran Pancasila secara luas dan teratur menimbulkan pemahaman ideologi Pancasila yang makin luas dan baik.

Kondisi dalam negeri yang membaik menjadi Iandasan yang kuat bagi peran Indonesia di luar negeri. Peran Indonesia di ASEAN dan Gerakan Non Blok semakin menonjol, juga di PBB.

“Posisi Indonesia dengan ideologi Pancasila makin tinggi bobotnya di lingkungan internasional,” pungkasnya.