Optimalisasi GPN Dukung Peningkatan Elektronifikasi Transaksi

DENPASAR – Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali, terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Setelah diluncurkan pada akhir 2017 lalu, kali ini BI Bali menggandeng Kampus Warmadewa untuk menggelar sosialisasi melalui kegiatan seminar nasional.

Seminar Nasional bertema “Optimalisasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Sebagai Pemersatu Transaksi Pembayaran Nasional Untuk Mendukung Peningkatan Elektronifikasi Transaksi”.

Kepala BI Bali Causa Iman Karana, mengatakan, kegiatan seminar ini bertujuan untuk memberikan awareness kepada masyarakat, bahwa sudah ada pembayaran dari internal Bank Indonesia. Jadi, nantinya pembayaran atau transaksi perbankan akan melalui satu pintu, dan uang tidak akan lari ke luar negeri lagi.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh stakeholders terkait dapat memiliki pandangan dan pemahaman yang sama, sehingga dapat bergerak secara terpadu untuk menyukseskan elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional, serta penguatan infrastruktur pembayaran yang andal dan aman,” kata Causa Iman Karana, usai seminar, Kamis (14/3/20019).

Ia menjelaskan, GPN merupakan solusi dalam rangka menciptakan ekosistem pembayaran yang saling interkoneksi dan interoperable. Ke depan, diharapkan dapat mencapai sistem pembayaran nasional yang aman, lancar, dan terpercaya.

Pria yang akrab disapa Pak Cik ini menambahkan, usai diluncurkan pada 4 Desember 2017, GPN diimplementasikan secara bertahap sampai pada 2022. Ketentuan GPN, antara lain mengatur kewajiban perbankan sebagai pihak yang terhubung dengan GPN, agar terkoneksi dengan satu Lembaga Switching pada 31 Desember 2017. Selanjutnya, terkait kewajiban untuk terkoneksi dengan dua Lembaga Switching, paling lambat pada 30 Juni 2018.

Menurut Pak Cik, ketentuan GPN juga mengatur mengenai Branding Nasional, salah satunya kewajiban penerbitan kartu ATM dan/atau Debit berlogo nasional, untuk mulai terbit pada 31 Maret 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, sejumlah bank telah melakukan penerbitan kartu ATM dan/atau Debit berlogo nasional sejak Maret 2018. Selain itu, juga terdapat kewajiban pemasangan logo nasional pada kanal pembayaran berupa ATM, mesin EDC, Agen, Payment Gateway, dan/atau kanal pembayaran lainnya.

“Untuk potensi program GPN ini, kita masih terus melakukan pemenuhan target hingga 2022. Selain terus melakukan sosialisasi terkait GPN, sampai saat ini juga sudah sampai pada tahap penukaran kartu GPN,” imbuh Pak Cik.

Masih kata Pak Cik, dalam rangka mewujudkan awareness dan acceptance terhadap GPN, Bank Indonesia mendorong Penyelenggara GPN untuk melakukan komunikasi secara intensif, baik dengan melakukan single campaign atau pun joint campaign.

Dengan kegiatan kampanye tersebut, agar instrumen dan infrastruktur pembayaran berlogo nasional dapat diterima secara luas, sebagai identitas sistem pembayaran domestik, dan masyarakat Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri bertransaksi dengan menggunakan GPN.

Implementasi GPN juga beriringan dengan program-program elektronifikasi pembayaran di berbagai sektor. Seperti penyaluran bantuan sosial nontunai, subsidi, pengembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat, hingga elektronifikasi transaksi pemerintah merupakan beberapa program elektronifikasi pembayaran dalam sektor pemerintahan.

“Integrasi sistem pembayaran elektronik di sektor transportasi, telah dilakukan melalui elektronifikasi transaksi pembayaran pada transaksi tol, untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari,” katanya lagi.

Di sektor pendidikan, kata Pak Cik, saat ini juga sedang dikembangkan elektronifikasi pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penggunaan Cash Management System (CMS) yang berperan dalam memfasilitasi transaksi antara pihak sekolah dan mitranya, akan mendukung transparansi dan tata kelola pemanfaatan dana BOS, serta membangun pelaporan yang dapat dipantau oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Terkait program elektronifikasi transaksi pembayaran pada transaksi tol, untuk wilayah Provinsi Bali, 100 peren Elektronifikasi Pembayaran di Jalan Tol Bali Mandara telah berhasil dilaksanakan sejak 1 Oktober 2017. Program tersebut menjadi percontohan secara nasional, karena PT Jasamarga Bali Tol menjadi Badan Usaha Pengelola Jalan Tol yang pertama kali menerapkan 100 persen nontunai.

Saat ini, pihaknya juga sedang memfasilitasi Implementasi Elektronifikasi Pembayaran Parkir (E-PARKING), dengan Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kabupaten Gianyar dan merupakan E-Parking kedua setelah TPE di Kabupaten Tabanan, yang diluncurkan pada Juli 2018.

“E-Parking di Kabupaten Tabanan merupakan TPE On Street yang pertama kali di Bali dan Nusa Tenggara, diharapkan dapat menjadi contoh bagi kabupaten/Kota lain,” jelas pria asal Yogyakarta ini.

Sementara itu, Rektor Universitas Warmadewa, Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp. Park., menyambut positif seminar nasional ini. Menurutnya, ini merupakan langkah yang bagus untuk mengedukasi masyarakat tentang sistem pembayaran yang multifungsi dalam setiap transaksi perbankan.

“Kami sangat berterimakasih kepada kantor BI Perwakilan Bali, untuk terus bersinergi dalam mengedukasi mahasiswa terkait perbankan,” katanya.

Selain mengadakan seminar nasional, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan peluncuran Bank Mini Kampus Warmadewa serta peresmian BI Corner di Kampus tersebut.