Kader Posyandu Diharapkan Minimalisir Gizi Buruk Bayi

MATARAM  – Keberadaan kader Posyandu yang tersebar di setiap kelurahan dan desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan bisa meminimalisir terjadinya kasus gizi buruk yang menimpa bayi dan balita, melalui proses deteksi dini.

“Untuk mengatasi dan meminimalisir masalah kesehatan bayi dan ibu, termasuk masalah gizi buruk,  peran kader Posyandu harus lebih dimaksimalkan,” kata Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, usai acara workshop Revitalisasi Posyandu dan Bank Sampah di Mataram, Senin (11/3/2019).

Dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar, memberikan makanan tambahan, fasilitas posyandu juga memiliki standar lengkap yang diberikan kepada masyarakat. Dimulai dari bayi, ibu hamil sampai dengan lansia. Sehingga banyak hal bisa diproteksi sejak dini.

Melalui Posyandu keluarga, masyarakat di dusun bisa konsultasi semua hal terkait kesehatan. Nantinya di posyandu akan diadakan penyuluhan yang dilakukan oleh Kader Posyandu dan tenaga kesehatan yang ditugaskan di desa atau dusun setempat.

“Penyuluhan yang dilakukan bukan hanya terkait kesehatan, tetapi juga lingkungan, sosial, yang terjadi di desa atau dusun tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Rohmi menambahkan, penyuluhan posyandu disesuaikan dengan kondisi atau masalah yang ada di dusun tersebut. Baik soal gizi buruk, lingkungan, pernikahan anak, atau lainnya.

Data Dinas Kesehatan (Dinkes) NTB mencatat, sepanjang 2018, sebanyak 217 kasus gizi buruk ditemukan di 10 kabupaten/kota di NTB. Angka ini lebih besar dari tahun 2017 yang hanya mencapai 187 kasus.

Gizi buruk disebabkan karena banyak cacat bawaan, seperti jantung, bocor jantung, Pneumonia Berat, Meningitis, Hepatitis , ISPA, Epilepsi, Paru , Cerebral Palsy, Bronchitis Akut, Diare, Anemia, dan lainnya.

Karena pada saat hamil, ibu hamil jarang memeriksakan diri ke Posyandu. Padahal dengan memeriksakan diri ke posyandu, deteksi dan pencegahan dini bisa dilakukan melalui pemberian makanan tambahan.