Integrasi Antarmoda Jabodetabek Butuh Anggaran Rp571 Triliun

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuturkan integrasi antarmoda transportasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), perlu biaya yang tinggi, mencapai Rp571 trilliun. 

“Jadi, misalnya kita akan membangun MRT, sekarang baru 16 km, nanti akan dibangun 231 km, LRT lebih dari 120 km, lalu kereta api yang ada di bawah akan dinaikkan itu muter 27 km ,sehingga tidak ada lagi kemacetan akibat kereta api yang berhenti,” ujar Anies di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Rabu (20/3/2019).

Menurut Anies, dana itu digunakan tak hanya membangun moda transportasi, melainkan berbagai sarana dan prasarana penunjang. Selain itu, diharapkan dapat dibangun dengan baik dengan dana sebesar itu.

Salah satu tantangan untuk perjalanan kereta api, lanjut Anies, yakni banyaknya lintasan sebidang. Hal ini jelas menimbulkan kemacetan. Karena itu, butuh sarana tambahan untuk menaikkan lintasan, agar arus lalu lintas kendaraan tak lagi terganggu.

“Kalau sekarang kereta apinya tiap lima menit lewat, macetnya belum teruraikan, kereta sudah lewat lagi. Jadi, Jakarta ada 27 km lintasan yang sebidang, ini akan dinaikkan. Itu termasuk dalam anggaran Rp571 triliun,” ujar Anies.

Hal itu, lanjutnya, bukan sekadar membangun yang baru, tapi juga mengoreksi masalah yang selama ini ada, dan sudah dicek kalau menggunakan underpass tidak mungkin, karena tempat-tempatnya sebagian sempit.

Anies juga menyebut, perlintasan sebidang kereta api masih menjadi masalah di Jabodetabek. Untuk itu, perlintasan sebidang akan diganti dengan jalan layang atau flyover, yang anggarannya termasuk dalam Rp571 triliun untuk transportasi terintegrasi itu.

“Selain itu, jalur KA memisahkan antarkampung, antarwarga, antarlingkungan, ketika dibuat naik, di bawahnya akan dibuat jogging track dan bike track sepanjang Jakarta. Jadi,.di bawahnya nanti kayak taman, dengan itu dinaikkan di atas, itu termasuk perencanaannya,” imbuh Anies.

Ke depan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ingin pengelolaan transportasi di Jakarta akan digabung dalam satu holding BUMD. Saat ini, pengelolaan transportasi masih terpisah antara PT. KCI, PT. Transjakarta, PT. MRT, dan LRT.

“Harus ada pengelolaan yang terintegrasi. Kalau enggak, jalan sendiri-sendiri. Maka itu, perlu dari pemerintah pusat karena presiden yang membagikan wewenang-wewenang itu, dan presiden sudah menyetujui, nanti tinggal ada kerja tambahan, agar secara aturan benar,” terang Anies.

Dia menilai, BUMD nantinya tidak hanya mengurus perbaikan dan integrasi. Mereka juga bertanggung jawab dalam pembangunan transportasi di Jabodetabek.

Karena itu pula, subsidi yang diberikan pemerintah tidak terpecah di setiap pengelola moda transportasi. Subsidi akan diberikan dalam satu holding BUMD transportasi.

“Ini juga yang nanti akan terjadi lewat pembangunan infrastruktur transportasi itu. Dibangunnya bukan hanya di wilayah Jakarta, tapi karena ini satu kesatuan, maka pemberian subsidinya kepada seluruh,” turut Anies.

Sebelumnya, Anies bersama Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri kabinet kerja di Istana, Anies meminta dana Rp571 triliun kepada pemerintah pusat.

Anies mengaku, proposal Pemprov DKI yang meminta dana Rp571 triliun itu telah disetujui Jokowi, yang dianggarkan untuk membangun sistem integrasi di Jabodetabek.

Anies mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sempat diberi pilihan untuk membangun dengan cepat selama 10 tahun, atau bertahap dengan durasi 30 hingga 40 tahun. Kemudian, dia memilih pembangunan yang cepat.

Anies menargetkan dalam 10 tahun itu, pembangunan MRT sepanjang 231 kilometer untuk menjangkau seluruh wilayah Jabodetabek.

Moda transportasi lain, seperti LRT dan TransJakarta, juga akan masuk dalam dana pembangunan integrasi transportasi tersebut. LRT akan dibangun 200 km, TransJakarta saat ini baru ada 2.000an km, akan diperpanjang lagi.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku sadar, anggaran Rp571 triliun bukan angka yang kecil, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari sumber dana, agar rencana itu rampung dalam 10 tahun.

“Angkanya itu fantastis. Tapi kalau itu dibagi 10 tahun, kan kira-kira Rp57 triliun per tahun. Jadi, tadi dibicarakan kita mencari sumber-sumber pendanaan, sehingga kita bisa mengerjakan itu langsung,” tuturnya.

Kemudian Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengintegrasian antara sistem transportasi perkotaan dengan tata ruang yang penting dan kesinambungan, ketersambungan antarmoda, baik MRT, Light Rail Transit (LRT) Transjakarta, kereta commuter line dan angkutan moda transportasi lainnya.